Kesenjangan Ekonomi di Indonesia. Foto via beritasatu

NUSANTARANEWS.CO – Ketimpangan ekonomi terus melebar dan berpotensi memicu keresahan sosial karena menimbulkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas dan kemiskinan. Hal ini diutarakan Ketua BPP HIPMI, Anggawira dalam keterangan tertulis yang diterima Nusantaranews.co, Senin (12/12/2016).

Pemerintah tampak kurang berupaya keras, bahkan kurang serius mengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan ekonomi.

“Negara kurang serius mengatasi ketimpangan ekonomi. Harus ada gerakan keadilan ekonomi ke depannya,” ungkap dia.

Ambil contoh misalnya di Jakarta, kata dia. Jumlah penduduk miskis di Ibu Kota mendekati angka 385.000 orang, atau 3,75 persen. “Kenaikan angka rasio tersebut disebabkan karena kenaikan pendapatan penduduk level keatas tumbuh terlalu cepat, sementara kenaikan pendapatan masyarakat menengah kebawah mengalami perlamabatan.

“Penduduk menengah ke bawah  tidak mampu setara dengan pendapatan penduduk menengah keatas. Hal ini, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan,” papar dia.

Ketimpangan ekonomi di Indonesia ini juga bisa menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Menurut PSKK UGM, memasuki SDGs, Indonesia sebetulnya masih menyisakan sekian pekerjaan rumah dari MDGs. Pertama, penurunan angka kemiskinan serta kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Meski angka kemiskinan terus turun, tren tersebut cenderung melambat beberapa tahun terakhir.

“Untuk IPM pun demikian, meski mengalami kemajuan, IPM Indonesia masih berada pada peringkat 110 dari 184 negara, jauh di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand,” ujar pakar kependudukan UGM, Sukamdi.

Untuk itu, pemerintah diminta memperhatikan secara serius fakta ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pemerintah juga dihimbau jangan hanya menghabiskan tenaga dan pikiran pada masalah-masalah politik saja, dan mengabaikan masalah ekonomi.

“Pemerintah, jangan hanya konsen pada masalah politik namun mengabaikan masalah ekonomi di Indonesia yang saat ini paling krusial yakni, soal kesenjangan yang semakin curam. Memasuki 2017, kami berharap pemerintah melakukan ‘dobrakan’ ekonomi yang lebih  progresif, dan mesejahterakan rakyat bukan hanya dari kalangan menengah keatas, namun masyarakat kelas bawah sekalipun,” pinta Anggawira.

Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial, kata dia, dengan menerapkan pajak progresif kepada pengusaha yang sudah lama menikmati lahan untuk bisnis, menekan penghindaran pajak oleh pengusaha besar, atau individu tergolong kaya, menggeser beban pajak dari tenaga kerja konsumsi, menjadi ke pajak modal dan kekayaan. (Sego/Er)

Komentar