Politik

Setnov Ketua DPR Lagi, Doli Kurnia: Alasan DPP Golkar Mengada-ada

NUSANTARANEWS.CO – Politisi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa alasan yang dibuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang akan memasang kembali Setya Novanto (Setnov) ke posisi Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin (Akom) sangat mengada-ada.

Doli menyebutkan, alasan pertama menurut DPP Partai Golkar adalah perlu diingat bahwa Setnov bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Kedua, apa kesalahan Akom sehingga harus diganti?.

“Ketiga, saya dapat info bahwa pergantian ini juga atas petunjuk Jokowi. Kalau memang info itu benar, artinya Golkar sudah menjadi alat kepentingan Jokowi yang terakhir ini tidak bisa dilepaskan dengan isu Ahok dan kekuatan dibelakangnya,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/11).

Doli pun bertanya-tanya, apakah upaya mendudukkan Setnov kembali pada posisi Ketua DPR dalam rangka upaya konsolidasi ‘mengamankan’ Jokowi yang melindungi Ahok. “Bila itu yang terjadi, maka sulit dibantah bahwa memang konspirasi ‘papa minta saham’ itu memang benar adanya,” ujarnya.

Baca Juga:  WaKil Bupati Nunukan Buka Musrenbang Kewilayahan Tahun 2024 Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik

Keempat, lanjut Doli, di dalam mekanisme internal, pergantian, penempatan, dan penetapan kader pada posisi lembaga tinggi negara harus dikonsultasikan ke Dewan Pembina terlebih dahulu.

“Pertanyaannya, apakah Dewan Pembina Golkar saat ini adalah Jokowi, bukan Aburizal Bakrie lagi? Saya kira Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan harus sudah mengambil sikap soal ini,” katanya bertanya kembali.

Kelima, pergantian pimpinan DPR RI tidak juga dengan serta merta mudah dilakukan. Memang benar ada kewenangan partai asal dari yang bersangkutan, namun posisi pimpinan DPR itu juga diatur Undang-Undang (UU).

“Pengalaman Fahri Hamzah harusnya menjadi pertimbangan untuk melanjutkan proses pergantian Akom ke Setnov itu,” ujar Doli.

Jadi, Doli menambahkan, keputusan DPP Partai Golkar ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik di internal Golkar maupun di DPR.

“Dan itu akan memperburuk citra Golkar, mengganggu kinerja DPR, dan bisa menghambat kerja pembangunan. Rakyat akan menilai bahwa elitnya sibuk rebutan kue, sementara rakyatnya kelaparan,” ungkapnya lagi. (Deni)

Related Posts

1 of 14