NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementan 2016. Raihan opini WTP tahun 2016 itu ternyata merupakan raihan WTP pertama oleh Kementan sejak dimulainya audit atau pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK pada tahun 2006 silam atau 11 tahun lalu.
Anggota BPK IV Rizal Djalil menyebutkan, bahwa opini WTP yang didapatkan oleh Kementan dicapai dengan kerja keras seluruh satuan kerja Kementan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Proses WTP Kementan ini dicapai dengan kerja keras dan berdarah-darah. Tidak ada upaya dan kegiatan yang melanggar etika. Jadi yakin dan percaya WTP ini tidak ada kaitannya dengan berita yang berkembang itu,” ujar Rizal di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (5/6/2017).
Menurut Rizal, sektor pertanian merupakan sektor yang tengah menjadi perhatian utama oleh pemerintahan Joko Widodo. Hal ini lantaran pangan menjadi salah satu pilar penting dalam sebuah negara. “Bayangkan kalau pangan tidak ada. Kalau pangan tidak ada, semua gejolak akan terjadi. Makanya pangan menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian,” kata Rizal.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, sejak tahun 2006 atau 11 tahun yang lalu Kementan belum pernah mendapatkan opini WTP dari BPK. Amran menegaskan, dalam mendapatkan WTP kali ini seluruh jajaran satuan kerja Kementan mengakui bahwa segala proses administrasi baik dalam bentuk berkas hingga fisik harus tercatat dengan baik dan bisa dibuktikan.
“Kami juga dengar dari satuan kerja kami, pak ini kencang periksanya, ini diperiksa sampai ke ujung-ujung, jadi benar itu berdarah-darah, kami terima laporan, katanya ini periode yang paling sulit kita layani datanya, karena dicari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan harus ada,” kata Amran.
Untuk itu, pihaknya terus merapatkan barisan dan meningatkan seluruh jajaran Kementan untuk berkerja sesuai peraturan dan tidak melanggar hukum seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Ini bukan tanpa perjuangan, ada yang diganti digeser, jadi bukan begitu saja begitu muncul WTP. Kami pastikan jika ada yang berani main-main berarti sudah siap meninggalkan Kementerian Pertanian, aku janji jika ada yang main-main kami hilangkan dari Kementan,” ucap Amran.
Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2006 hingga tahun 2015 Kementerian Pertanian belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada 2006-2007 Kementan mendapatkan opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat, kemudian, 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya, tahun 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), dan 2015 kembali mendapatkan WDP, dan baru 2016 mendapatkan opini WTP.
Reporter: Richard Andika
Editor: Romandhon
