Politik

Selama Menjabat Plt ESDM, EWI: Luhut Banyak Buat Kebijakan yang Ngawur

NUSANTARANEWS.CO – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan semakin membawa menjadi tidak terarah.

“Kebijakan-kebijakan Plt Menteri ESDM semakin hari semakin ngawur dan sangat tidak memiliki cita rasa kebangsaan,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (13/10).

Menurutnya, sudah 2 bulan posisi Menteri ESDM kosong dan hanya dijabat oleh Plt pasca ditinggalkan oleh Arcandra Tahar. Kendati demikian, lanjut Ferdinand, entah apa alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini belum memutuskan dan melantik Menteri ESDM definitif yang baru.

“Apakah bangsa ini sudah tidak punya putra putri yang mampu jadi Menteri ESDM atau Presiden tersandera dan ditekan oleh kekuatan tertentu hingga tidak berdaulat menentukan menterinya? Tidak ada yang tahu secara pasti. Hanya Presiden Jokowi yang tahu jawabannya,” ujarnya.

Padahal, Ferdinand menegaskan, sektor ESDM Indonesia sangat membutuhkan sosok Menteri ESDM yang baru. Selain itu, menurutnya, kebijakan-kebijakan yang berpihak pada bangsa sangat diperlukan juga, mengingat sektor ini penuh masalah yang belum terselesaikan dan sektor ini mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang nilainya puluhan ribu trilliun.

Baca Juga:  Gibran Rakabuming Didaulat sebagai Ki Sunda Utama oleh Abah Anton Charliyan di Padepokan Abah Umuh Sumedang

“Tidak etis jabatan Menteri ESDM dikendalikan seorang Plt terlalu lama, kecuali Presiden menggap sektor ini tidak penting. Tapi sangat tidak mungkin Presiden menganggap sektor ESDM tidak penting, mengingat sektor ini adalah salah satu urat nadi perekonomian bangsa,” katanya menjelaskan.

Selama menjabat, Ferdinand menyebutkan, Luhut Binsar Panjaitan terlalu banyak membuat kebijakan yang liberal. “Kebijakan tidak memiliki keberpihakan sama sekali kepada bangsa. Coba kita urai beberapa secara singkat kebijakan yang tidak berpihak kepada nangsa tersebut,” ujarnya.

Ferdinand merincikan, kebijakan pertama menyimpang yang dibuat Luhut Binsar Panjaitan adalah terkait pernyataan supaya PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) Tbk tidak beli murah batu bara. “Semua juga tahu Luhut berbisnis batu bara, jadi kebijakan ini cenderung konflik interest,” katanya.

Yang kedua, tentang kebijakan hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ingin dibuka bebas tanpa adanya upaya perlindungan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk. “Silahkan buka persaingan dengan azas kesamaan, asing jangan cuma main di kota besar, tapi wajib main di seluruh Indonesia hingga ke pelosok supaya adil dalam persaingan,” ungkap Ferdinand.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Resmikan Pemanfaatan Sumur Bor

Yang ketiga, kebijakan terkait campuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) 30% ke BBM Solar. “Ini hanya menguntungkan pengusaha sawit saja dan merugikan Pertamina,” ujarnya.

Keempat, kebijakan Luhut soal relaksasi ekspor konsentrat atau raw material yang dilarang Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). “Ini cuma untungkan pengusaha dan merugikan negara,” kata Ferdinand.

Kelima, upaya penghapusan pajak eksplorasi minyak, akan mengurangi pendapatan negara. Keenam, upaya impor gas dari luar untuk menurunkan harga Gas. “Kalau cuma bisa keluarkan kebijakan impor, anak kecil juga bisa,” kata Ferdinand menyindir.

Jadi, menurut Ferdinand, menyelesaikan masalah harga gas bukan dengan impor. “Produksi gas kita saja tidak terserap semua, kenapa malah mau impor gas? Ini kebijakan sangat di bawah standar seorang menteri,” ujarnya lagi.

Di samping itu, lanjut Ferdinand, ditambah permasalahan listrik 35 Giga Watt (GW) yang hingga sekarang tidak menunjukkan kemajuan dan bahkan berpotensi akan merugikan bangsa ke depan, bahkan tidak mampu diurus oleh Luhut.

Baca Juga:  HUT Dihadiri Gibran, SPSI Jatim Janji Sumbang 2,5 Juta Suara Prabowo Gibran

Ferdinand mencontohkan, transmisi dari Unggaran ke Mandirancan yang tidak jelas progresnya melahirkan ancaman denda trilliunan rupiah perbulan pada akhir 2018 mendatang. Hal ini perlu penanganan serius dan tidak ditangani oleh orang yang besar konflik interest-nya.

“Kami EWI, meminta dengan hormat kepada Presiden untuk segera melantik Menteri ESDM yang baru. Bangsa ini punya banyak putra putri yang mampu,” katanya tegas. (Deni)

Related Posts

1 of 21