Foto ilustrasi, anak kecil dipematang sawah, membawa bendera merah putih. Foto: Dok. Istimewa
Foto ilustrasi, anak kecil dipematang sawah, membawa bendera merah putih. Foto: Dok. Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah Indonesia sudah mengesahkan UU Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai langkah maju untuk menuju clean government di masa-masa mendatang. Clean government adalah sebuah komitmen besar guna memberangus tindakan-tindakan penyelewengan di ranah institusi dan lembaga negara agar bersih.

Ambil contoh misalnya, tindak pidana korupsi dan pungutan liar yang seperti sudah jadi tradisi. Indonesia membutuhkan pemerintahan yang bersih serta penyelenggaranya bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Sebab, merekalah yang seharusnya mengamalkan Pancasila, bukan rakyat semata.

Bukan itu saja, Pemerintah Indonesia juga menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) pada 20 September 2011. Disusul dengan diluncurkannya gerakan OGP Indonesia pada Januari 2012. Bahkan sejak September 2012 selama satu tahun, Indonesia menjadi salah satu supporting co dan lead chair OGP pada Oktober 2013.

OGP secara resmi diluncurkan pada 20 September 2011 sepekan sebelum PBB memperingati Hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) yang diperingati tanggal 28 September. Ketika itu, pemerintah 8 negara pendiri: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko, dan Norwegia, dengan dihadiri oleh presiden Barack Obama mensahkan deklarasi Pemerintah Terbuka.

Sekadar informasi, OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. OGP secara alamiah menjadi modal utama setiap negara yang ingin survive mengarungi Globalisasi Gelombang Ketiga yang sudah di depan mata.

Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia bersama 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar untuk menjadi daerah percontohan pada OGP Subnational Government Pilot Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah percontohan mewakili Asia bersama kota Seoul, Korea Selatan, dan Tbilisi di Georgia. OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya sebagai konsekuensi logis dan alamiah dalam tatanan dunia baru yang lebih baik.

Clean government telah menjadi gerakan dunia. Dalam sejumlah pertemuan negara-negara dunia, pemerintahan yang bersih dan efisien selalu dibahas. KTT G20 yang diadakan di Antalya, Turki, para pemimpin negara G20 akhirnya sepakat untuk membuka informasi dan data perbankan termasuk pajak dan transaksi keuangan kepada negara-negara anggota G20. Kesepakatan tersebut akan direalisasikan melalui program Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan diberlakukan mulai 2017.

Sebagai informasi, Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI), adalah sebuah sistem pertukaran informasi rekening dari wajib pajak (WP) antar negara. Dengan pertukaran otomatis setiap rekening WP yang berada di negara lain bisa langsung terlacak oleh otoritas pajak.

Alasan diberlakukannya sistem ini, karena kebutuhan informasi yang akurat tentang ketidakpatuhan dari WP, baik yang sengaja atau tidak menghindari kewajiban pembayaran pajaknya. Ruang lingkup informasi AEol, antara lain profit usaha, dividen, royalti, keuntungan penjualan barang modal, gaji karyawan, komisi, dana pensiun, perubahan tempat tinggal, kepemilikan properti, dan disposisi properti.

Kesepakatan keterbukaan perbankan ini adalah guna meningkatkan ketahanan ekonomi dan melanjutkan reformasi keuangan global, khususnya dalam menghadapi praktik ilegal perpajakan internasional.

Selain itu, KTT G20 juga menyepakati implementasi rencana aksi anti korupsi sesuai prinsip integritas dan transparansi. Serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (sustainable development) pada 2030 guna mendukung pertumbuhan ekonomi global jangka panjang.

Demikian pula di KTT G20 di Hangzhou China, guna mendukung pertumbuhan ekonomi global yang terus dirundung pelemahan, pemerintahan yang bersih dan efisien dibahas. Sementara itu, di tingkat parlemen, organisasi parlemen global untuk melawan korupsi berdiri pada 12 Desember 2012 silam. Namanya Global Organization of Parliamentarians against Corruption (Organisasi Parlemen Global Melawan Korupsi/GOPAC).

Di Indonesia, GOPAC diketuai Fadli Zon. Komitmen GOPAC sendiri adalah melakukan gerakan anti-korupsi; mengevaluasi dan mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau global disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Evaluasi dan dorongan ini ditujukan terutama kepada para anggota parlemen dari kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, institusi dan pemangku kepentingan lainnya.

Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo pada perhelatan KTT G20 di China telah menyerukan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Presiden juga menghendaki Indonesia sebagai negara percontohan dunia untuk melawan dan memberantas korupsi. (Sego/Er)

Komentar