NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk merealisasi rencana pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Presiden (Joko Widodo) mengingatkan tidak boleh memberatkan APBN, kajian Bappenas adalah mencari skema pembiayaan yang kreatif. Artinya yang melibatkan private sector sehingga pemerintah bisa membangun infrastruktur dengan dukungan sektor swasta juga,” ujar Bambang di kantornya, Selasa, 11 April 2017.
Menurutnya, kemungkinan pemerintah sebelumnya enggan memindahkan ibukota lantaran terlalu memberatkan APBN. “Mungkin sebelum-sebelumnya karena berpikir menggunakan APBN, ya tidak akan cukup, sehingga itu yang membuat jadi berhenti,” kata Bambang.
Bambang menjelaskan dirinya akan mengkaji dan persiapkan desain skema pembiayaan yang intinya adalah public partnership atau kerjasama pemerintah dan swasta.
Menurutnya, pihaknya akan melibatkan semua Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan Bappenas sebagai koordinatornya. “Kita kan sifatnya lintas bidang, bisa libatkan PU dan Perhubungan. Contoh perhubungan misalnya membangun bandara seperti apa yang akan dibangun, karena bandaranya harus tetap terkoneksi dengan mudah ke Jakarta sebagai bandara utama di Indonesia,” kata Bambang.
Bambang menungkapkan, pemindahan ibukota ini dianggap perlu karena jika melihat daya dukung Jakarta yang makin berat. “Kita lihat kemacetan, kita lihat penurunan permukaan tanah yang semakin parah. Maka perlu ada upaya untuk memecah konsentrasi pembangunan wilayah,” ucap dia.
Maka dari itu, kata Bambang, untuk memindahkan suatu pusat keuangan atau pusat bisnis tidak mungkin melakukan sesuatu yang diluar dari kehendak market. “Jadi kita hanya bisa lakukan apa yang bisa kita kontrol, artinya yang bisa dikontrol adalah pusat pemerintahan.”
Reporter: Richard Andika
