Rakor Rencana Kerja Pemerintah 2018, Menteri Bambang Ingin Investasi dan Infrastruktur Dipacu. Foto Richard Andika/ NUSANTARAnews
Rakor Rencana Kerja Pemerintah 2018, Menteri Bambang Ingin Investasi dan Infrastruktur Dipacu. Foto Richard Andika/ NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2017 untuknpenyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 yang mengangkat tema “Memacu Investasi dan infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, 11 April 2017.

Turut hadir dalam Rakorbangpus tersebut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan dihadiri jajaran Kementerian/Lembaga serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan penyusunan RKP 2018 dilakukan menggunakan prinsip money follows program yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.

“Dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, serta penguatan integrasi sumber pendanaan,” ujar Menteri Bambang.

Bambang menjelaskan, pada 2018 lndonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 hingga 6,1 persen. Untuk mendorong pencapaiannya pemerintah berupaya untuk berinvestasi secara selektif dan memfasilitasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Enam sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah industri pengolahan (terutama nonmigas), informasi dan komunikasi, pertanian, konstruksi, jasa keuangan, dan perdagangan,” kata Bambang.

Sementara itu, lanjut Bambang, tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan perannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian. Menurut dia, konsumsi dan investasi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan kebutuhan investasi sebesar 5.191,5 – 5.293,7 triliun rupiah.

“Pemerintah pusat juga memastikan pentingnya kontribusi daerah untuk mendorong pertubuhan ekonomi,” ucap Bambang.

Selain itu, kata Bambang, penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, karena ada tiga langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan. Pertama, melanjutkan implementasi money follows program.

“Caranya, dengan mengintegrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan, termasuk pendanaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), menyusun proyek prioritas nasional hingga satuan tiga, dan menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran.”

Kedua, memperkuat koordinasi antara K/L, serta pusat dan daerah melalui integrasi proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan, kesiapan dan penganggaran proyek prioritas nasional, serta peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Kemudian ketiga, memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan revisi proyek prioritas nasional, menyempurnakan format RKP RKA KL-DIPA, dan melaksanakan data sharing antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Bidang Perekonomian untuk pengendalian serta monitoring dan evaluasi.

Menurut dia, pencapaian target-target pembangunan memerlukan sinergi yang lebih baik antara proses perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMN, Renstra K/L, RKP, Renja K/L sampai dengan RKA-KL dan DIPA. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Pewarta: Richard Andika
Editor: Achmad Sulaiman

Komentar