Ketum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia/Foto: dok. kabarbisnis
Ketum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia/Foto: dok. kabarbisnis

NUSANTARANEWS.CO – Kita sesalkan ada keterlambatan transfer dana daerah sampai 50 persen tahun 2016. Jelas ini akan mengganggu program Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan mendorong penguatan ekonomi domestik.

Demikian bunyi pernyataan Bahlil Lahadalia, Ketum HIPMI menyesali keterlambatan transfer dana daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2016. Akibatnya, pembangunan infrastrukur di sejumlah daerah terancam gagal atau tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

“Kita minta Ibu Menkeu turun tangan selesaikan bottleneck-nya dimana. Pemda sudah banyak berhutang ke pengusaha daerah. Kalau kelamaan bisa mengganggu perekonomian lokal,” tuturnya.

Menurut laporan sejumlah Bupati yang tergabung dalam HIPMI, kata dia, kas daerah mengalami kekosongan. Akibatnya, sejumlah proyek yang sudah disahkan dan digarap oleh kontraktor lokal terancam tidak dibayar.

“Jangan sampai pengusaha daerah ini nanti dianggap wanprestasi oleh bank dan suplaiernya. Bisa diblacklistnanti dia,” cetusnya.  (Baca: Pengamat: Opini JP Morgan Menampar Keras Pemerintahan Jokowi)

Lebih lanjut, Bahlil yang sebelumnya mengatakan hasil riset JP Morgan berbahaya bagi keuangan dan perekonomian nasional, kini ia sedikit membenarkannya.

“Side demand ini harus kita jaga dengan instrumen yang memang kita bisa kendalikan. Kalau ekonomi global ya diluar kendali pemerintah. Kalau ini (realisasi anggaran) lepas ya bisa betul juga apa yang JP Morgan bilang bahwa ekonomi kita rapuh, grade-nya diturunkan lagi nanti,” aku Bahlil. (Sego/ER)

Komentar