NUSANTARANEWS.CO – Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengkritik aksi sepihak sweaping atribut Natal dilakukan salah satu ormas Islam dengan mengatasnamakan sosialisasi fatwa MUI. Apalagi, kata dia, MUI tidak memberi penunjukan langsung kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan sosialisasi fatwanya.
“Kalo ada umat Islam melakukan sweaping dan sebagainya, tentu ketika itu menjadi gangguan tidak dibenarkan,” ujar Reni di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Sejatinya, Reni mengungkapkan, fatwa MUI berasaskan kewenangannya untuk memberikan petunjuk terhadap masyarakat mengenai hukum umat Islam mengenakan atribut natal. Sehingga, imbuhnya, masyarakat memahami hukum mengenai masalah terkait.
Reni menjelaskan akan menjadi berbeda ketika ada masalah pemaksaan penggunaan atribut Natal. Dengan sendirinya, kata dia, penanganannya menjadi kewenangan aparat kepolisian sebagai penanggung jawab ketertiban.
“Tetapi kalo itu dilakukan (Ormas) dalam rangka membantu para pihak aparat, justru menurut saya baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Reni menyayangkan MUI tidak melakukan kegiatan sosialisasi atas fatwa yang dikeluarkannya.
“Tetapi, yang jelas kita harus sama-sama menjaga. Kondusifitas harus menjaga harmoni umat dalam menjaga kesadaran masing-masing dengan dilandaskan pada saling menghormati,” pungkasnya. (Hatim)
