Gas 3 Kg/Ilustrasi: Istimewa
Gas 3 Kg/Ilustrasi: Istimewa

NUSANTARANEWS.CO – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Panjaitan, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI mengungkapkan bahwa masih ada ruang untuk menekan atau menghemat besaran subsidi untuk elpiji 3 Kg pada tahun depan. Oleh karena itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ad interim, Luhut B Panjaitan mengusulkan jumlah LPG 3 Kg yang akan didistribusikan di tahun 2017 nanti sebesar 7.096 juta ton.

“Dengan mempertimbangkan pertumbuhan konsumsi LPG 3 Kg dan semakin luasnya wilayah distribusi LPG 3 Kg, maka volume LPG 3 Kg diusulkan 7.096 juta ton,” ungkapnya di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Meski begitu, Luhut menyampaikan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam mendistribusikan LPG 3 Kg tersebut. Pasalnya, ada sejumlah temuan yang menunjukkan bahwa banyak yang tidak berhak mengkonsumsi LPG 3 Kg tersebut namun ikut menikmatinya. Di lapangan ternyata banyak orang yang tidak miskin menggunakannya, tambah Luhut.

Oleh karena itu, lanjut Luhut, Pemerintah akan kembali mengkaji pemberian subsidi untuk LPG 3 Kg. Sementara ini, Luhut menuturkan, berdasarkan kajian awal, subsidi untuk LPG 3 Kg bisa dihemat hingga mencapai Rp15 triliun.

Langkah selanjutnya, Luhut menambahkan, pihaknya akan mengkaji lebih dalam terkait aturan yang menaungi kebijakan tersebut. “Tentu perlu ada perbaikan Inpres (intruksi presiden) dalam rencana ini. Sehingga sektor migas akan lebih baik ke depan,” ungkapnya lagi.

Sebagai informasi, Pemerintah saat ini sedang menjalankan uji coba skema baru subsidi elpiji 3 kg selama tiga bulan di Tarakan, Kalimantan Timur. Skema baru subsidi kali ini bersifat tertutup, dimana pemerintah berupaya mendistribusikan Elpiji tabung 3 Kg lebih tepat sasaran. Untuk itu, pemerintah bersama pihak perbankan menciptakan semacam kartu khusus, seperti e-money untuk D membeli 3 tabung elpiji 3 kg per bulan. Sementara untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dijatah 10 tabung per bulan. Untuk mengimplementasikan program tersebut di Tarakan, Kementerian ESDM telah bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). (Deni)

Komentar