Ekonomi

PKS Minta Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di 2017 Nanti

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini (tiga dari kiri) saat Seminar 'Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017', Rabu (14/12/2016)/Foto: Dok. Humas DPR
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini (tiga dari kiri) saat Seminar 'Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017', Rabu (14/12/2016)/Foto: Dok. Humas DPR

NUSANTARANEWS.CO – Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan. Dengan kata lain pemerintah belum bekerja secara efektif dalam mengawal perekonimian nasional.

“Seperti diketahui, sampai dengan Triwulan III-2016, pertumbuhan ekonomi nasional baru mencapai 5,02% dengan prediksi sampai akhir tahun mencapai 5,037%, masih dibawah target pertumbuhan yang dipatok 5.2% dalam APBNP-2016,” kata Jazuli dalam sambutan sekaligus membuka acara Seminar ‘Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017’ yang diadakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.

Meski demikian, Jazuli mengatakan, Fraksi PKS juga tidak mau hanya berpatok pada angka-angka pertumbuhan lalu abai pada dampaknya bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, catatan tentang kualitas pertumbuhan bagi kesejahteraan rakyat dan penurunan kemiskinan sangat penting untuk dicermati dan didalami.

Baca : Pertumbuhan Ekonomi Nasional, PKS: Masih Stagnan

“Sayangnya berdasarkan kajian tim ekonomi Fraksi PKS, pertumbuhan ekonomi rendah kualitasnya dengan sejumlah catatan,” katanya di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/12/16).

Pertama, Jazuli merinci, pertumbuhan ekonomi rendah dalam menyerap tenaga kerja karena banyak ditopang oleh sektor jasa yang minim penyerapan tenaga kerja, bukan lagi bersumber dari sektor manufaktur dan sektor pertanian yang kaya akan padat karya. Akibatnya dampak pada penurunan angka kemiskinan juga tidak signifikan.

“Tiga lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir bukanlah lapangan usaha padat karya, yaitu: Sektor Informasi dan komunikasi (9,2%), jasa keuangan dan asuransi (8,83%) dan transportasi – pergudangan (8,2%),” katanya.

Kedua, struktur perekonomian nasional pun masih bertumpu pada kekuatan sektor konsumsi rumah tangga, sehingga sangat rentah terhadap gejolak inflasi. “Pemerintah boleh berbangga, saat inflasi umum (headline inflation) cukup rendah. Namun, pemerintah perlu memperbaiki pergerakan inflasi harga barang-barang bergejolak (volatile food), yang jauh di atas inflasi umum. Kelompok utama penyumbang inflasi tersebut adalah kelompok bahan makanan. Pemerintah seharusnya sudah memiliki jurus-jurus jitu untuk mengelola inflasi dari sisi penawaran (supply side), karena inflasi ini telah terjadi sejak lama,” ungkap Jazuli.

Sayangnya, Jazuli menuturkan, pengelolaan inflasi lebih disasar melalui kebijakan moneter (demand side) yang justru kontraproduktif terhadap sektor rill. Dalam operasionalnya, saat inflasi tinggi, bank sentral akan menyedot dana dari perekonomian (terutama perbankan), sehingga menyebabkan suku bunga sulit untuk turun.

Ketiga, dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,037% terjadi penurunan pengangguran terbuka dari 7,56 juta orang (6,18%) menjadi 7,02 juta orang (5,5%), dengan demikian elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 107.206 tenaga kerja. Elastisitas tersebut terus menurun bila dibandingkan dengan elastisitas tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja adalah 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 260.000 tenaga kerja, bahkan pada tahun 2004 setiap 1 persen pertumbuhan menyerap 400.000 tenaga kerja.

“Hasil ini masih jauh dari janji Nawacita Presiden saat kampanye yang menargetkan teciptanya lapangan kerja untuk 2 juta orang pertahun, sehingga totalnya adalah 10 juta orang selama 5 tahun pemerintahan. Padahal janji ini sangat penting direalisasikan untuk peningkatan kesejahteraan sekaligus penurunan kemiskinan,” ujar Jazuli.

Keempat, dengan kondisi tersebut, bisa dikatakan bahwa Investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, bahkan menyerap semua resources mulai dari anggaran APBN, SDM, menjadi prioritas pemerintah dalam dua tahun terakhir, ternyata tidak mampu banyak menyerap tenaga kerja besar dan sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

“14 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah nyatanya juga belum efektif mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, salah satunya terkait implementasi paket-paket tersebut di daerah sejalan dengan kondisi daerah,” kata Jazuli.

Seminar dalam rangka memberikan masukan perbaikan bagi para pengambil kebijakan ekonomi agar di tahun 2017 nanti tersebut dihadiri para narasumber seperti Ecky Awal Mucharam (Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan), Faisal Basri (Ekonom Senior), Sandiaga S. Uno (Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), dan Muhamad Fajrin Rasyid (CFO Bukalapak.com). (Deni/red-02)

Komentar

To Top