Anggota Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera/Foto via Haloapakabar/Nusantaranews
Anggota Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera/Foto via Haloapakabar/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI mengimbau warga DKI Jakarta tak menghalalkan segala cara saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta hari ini. Terlebih lagi, jabatan gubernur itu beban berat untuk dipertanggungjawabkan.

“Negara demokrasi memberi ruang kepada warganya untuk menyalurkan pilihan berdasarkan nurani serta sangat menghormati perbedaan pilihannya,” kata Anggota Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera, dalam keterangan tertulis, Rabu 19 April 2017.

Kapitra mendesak semua pihak menjauhi praktik-praktik anarki. Terlebih, jabatan gubernur dan wakil gubernur yang diperebutkan bukanlah rizki atau anugerah.

“(Jabatan) Gubernur itu beban yang sarat tanggung jawab dan akan selalu diminta pertanggungjawabannya, baik secara politik, sosial, hukum, apalagi agama,” ujar Kapitra.

Menurut Kapitra, jabatan kepala daerah itu merampas waktu-waktu tidur, waktu-waktu bercengkerama bersama keluarga dan kerabat. Pasalnya, semua waktu yang dimiliki kepala daerah itu tersita untuk melayani.

“Gubernur itu pelayan, yang melayani rakyat. Rakyat tidak bekerja untuk gubernur, tetapi gubernur harus bekerja untuk rakyat serta memastikan rakyat sejahtera,” ujar dia.

Kapitra berharap warga Ibu Kota dapat memilih pasangan calon yang mau bekerja keras dan santun untuk warganya. Kapitra juga berharap hari penentuan ini berjalan penuh kedamaian.

“Demokrasi bukan anarki yang menghalalkan segala cara untuk menang,” kata dia.

Untuk diketahui, hari ini sebanyak 7.218.254 warga Jakarta akan mengikuti pemilihan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Disediakan sebanyak 13.034 TPS di seantero Ibu Kota untuk memilih. Agenda pemilihan dimulai sejak pagi hingga siang hari. Dilanjutkan penghitungan suara di setiap TPS hingga menjelang sore.

Reporter: Richard Andika

Komentar