NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Riset SETARA Institute, Ismail Hasani menilai bahwa keputusan Partai Golkar dan kesepakatan pimpinan DPR tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua DPR merupakan persekongkolan pragmatis untuk menutup kemungkinan kocok ulang pimpinan DPR.
“Mempertahankan Novanto merupakan persekongkolan pragmatis yang hanya ditujukan untuk menutup kemungkinan kocok ulang pimpinan DPR,” ujar Ismail dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7/2017).
Dosen Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menjelaskan, status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya akan mengganggu kinerja dan mencoreng citra DPR.
Ketua DPR dan ketua pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya merupakan simbol dan variabel kunci kualitas kinerja institusi negara, karena itu standar etik bagi pimpinan harus lebih tinggi dari sekadar seorang yang menjadi anggota.
Menurut dia, Partai Golkar dan pimpinan DPR tidak cukup hanya menjadikan ketentuan dalam UU MD3, bahwa penetapan tersangka tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pimpinan, tetapi juga harus menimbang standar etik yang luhur.
“Patut diingat, bahwa pimpinan dan anggota DPR adalah representasi politik rakyat. Aspirasi rakyat juga harus menjadi variabel pertimbangan dalam memutus status Novanto,” ungkap Ismail.
Jalan pemberhentian Novanto sebagai ketua DPR, lanjut Ismail, setidaknya bisa ditempuh dengan dua jalan, yakni pengunduran diri atau pemeriksaan oleh MKD tentang pelanggaran etika yang sudah semestinya menjatuhkan sanksi pemberhentian dari kursi pimpinan karena dugaan korupsi masuk kategori pelanggaran berat.
“Tetapi jika dua jalan itu buntu, KPK sebaiknya segera melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan. Sekalipun penahanan hingga menjadi terdakwa belum cukup syarat untuk memberhentikan, tetapi dalam jangka pendek bisa menyelamatkan reputasi DPR yang akan dijalankan oleh Plt. ketua, hingga adanya putusan inkracht,” paparnya.
Menurut Ismail, balada Setnov dan sikap mempertahankan kursi ketua DPR bukan hanya merugikan Partai Golkar, instiusi DPR, tetapi juga merugikan rakyat, dan pemerintahan karena seluruh kinerja pimpinan dan anggota DPR didedikasikan untuk kepentingan rakyat.
“Partai-partai sebagai induk bernaung para anggota DPR harus bersikap dan tidak perlu berdiplomasi seolah-olah menghormati urusan internal partai masing-masing, tetapi yang terjadi adalah menikmati kenyamanan secara kolektif situasi status quo,” tuturnya.
Pewarta: Ricard Andika
Editor: Romandhon
