Ilustrasi

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Di tengah-tengah kencangnya isu reshuffle kabinet yang sedang berhembus, disebutkan bahwa Presiden Jokowi memutuskan untuk tetap memasang Sri Mulyani di dalam kabinet. Bahkan beberapa pihak menyebut, Sri Mulyani akan memegang jabatan rangkap sebagai Menteri Keuangan dan sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian.

Padahal belum lama ini Sri Mulyani telah menelanjangi seberapa neolib dirinya, seperti saat kebijakannya mengenakan pajak 10% bagi petani tebu menjadi polemik publik. Bahkan Selasa (11/7) lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah secara resmi melayangkan surat protes atas kebijakan Sri tersebut.

Baca: Defisit APBN dan Jebakan Hutang: Sri Mulyani Hanya Langgengkan Neoliberalisme

Kita patut kecewa terkait kabar bertahannya Sri Mulyani di Kabinet Jokowi. Pasalnya, kebeeradaan Sri akan menghambat jalannya Jokowinomics dalam rentang waktu dua tahun di sisa jabatan Jokowi sebagai presiden. Apalagi bila nahkodanya adalah ekonom yang hobi utang, namun pertumbuhan ekonomi biasa saja.

Contoh dari ekonom model tersebut adalah karena Sri Mulyani yang merupakan keturunan Berkeley Mafia. Seperti diketahui Berkeley Mafia adalah geng yang telah menjerumuskan ekonomi Indonesia dalam cengkeraman modal asing selama 32 tahun Orba.

Sebagai catatan, selama Sri Mulyani menjabat tahun 2006-2010, dirinya telah menimbun surat utang luar negeri pemerintah sebanyak Rp476 triliun (atau sekitar USD40 miliar saat itu). Namun dengan besarnya utang semasa 2006-2010 tersebut juga, Indonesia hanya menikmati growth di kisaran 4-6%.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Hutang Indonesia Lebih Sehat Dibandingkan Negara Lain

Dengan jumlah surat utang yang dibuat Sri Mulyani sebesar itu dan dengan selisih suku bunga sebesar 2% di atas Filipina, Vietnam, dan Thailand, maka menurut perhitungan akibatnya dengan asumsinya surat utang bertenor 10 tahun, Indonesia kini harus membayar selisih tambahan bunga utang (di atas ketiga negara tsb) sebesar USD8 miliar.

Padahal sebenarnya suku bunga surat utang Indonesia dapat lebih murah antara 1-2% di bawah ketiga negara tetangga tersebut. Ini terbukti dapat dilakukan di era Menteri Keuangan Agus Martowadoyo.

Jokowinomics akan sukses bila dijalankan oleh ekonom yang mampu kurangi utang luar negeri namun mampu angkat tinggi pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tercipta nilai tambah ekonomi seperti lapangan kerja baru, pendapatan rakyat meningkat.

Simak: Gali Lobang Tutup Lubang ala Jokowi

Sekadar flashback, kejadian tersebut pernah terjadi di era Presiden Gus Dur yang mampu kurangi utang luar negeri hingga USD3,5 miliar (setara Rp45 trilun) namun pertumbuhan ekonomi terangkat dari minus (-) 5% ke positif 4%. *

Penulis: Arif Hidayatullah, Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)

Komentar