Connect
To Top

Peringati 2 Tahun Kabinet Kerja, SPMN ‘Todong’ Jokowi-JK

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dua tahun sudah Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berjalan. Tepatnya hari ini (Kamis, 20 Oktober 2016) Kabinet Kerja Jokowi-JK diresmikan sejak 2014 lalu.

Sebagai bentuk sikap untuk memperingati 2 tahun Kabinet Kerja, sekumpulan anak muda yang mengatasnamakan diri Serikat Pemuda Mahasiswa Nusantara (SPMN) ‘menodong’ pemerintahan Jokowi-JK agar peduli pada nasib rakyat kecil.

Mereka menilai jika kebijakan presiden selama dua tahun terakhir belum memihak dan menyentuh persoalan real masyarakat akar rumput. Sebaliknya, hampir semua kebijakannya tampak sangat berpihak pada kaum pemodal.

“Jika melihat kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK selama 2 tahun ini, seluruhnya merupakan kebijakan yang memihak dan memuat kepentingan kelas pemilik modal, yang tentunya menindas rakyat pekerja,” ungkap Xenos Zulyunico Ginting selaku Ketua SPMN secara tertulis Kamis (20/10/2016) di Jakarta.

Atas dasar itulah, SPMN dimomentum 2 tahun Jokowi-JK kali ini menyampaikan beberapa gugatan agar PP No. 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum dihapus. Karena dianggap sebagai payung hukum untuk melindungi para pemodal (kapitalis) dalam memberi upah murah kepada kaum pekerja.

Dalam pernyataannya yang tertulis, SPMN juga menolak segala kebijakan ekonomi, baik mikro maupun makro, yang memihak dan memuat kepentingan kaum pemodal. Tuntutan lainnya adalah segera dikeluarkan kebijakan agar pendidikan gratis dari tingkatan dasar, menengah, hingga tinggi. Mereka menilai masih banyak anak-anak Indonesia yang belum memperoleh akses pendidikan sebagaimana semestinya. (Adhon/red)

Komentar