Perayaan Hut RI ke 71 di istana Berpotensi rugikan keuangan negara/Foto nusantaranews (Istimewa)
Perayaan Hut RI ke 71 di istana Berpotensi rugikan keuangan negara/Foto nusantaranews (Istimewa)
Perayaan Hut RI ke 71 di istana Berpotensi rugikan keuangan negara/Foto nusantaranews (Istimewa)
Perayaan Hut RI ke 71 di istana Berpotensi rugikan keuangan negara/Foto nusantaranews (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2016 yang akan diselenggarakan pihak istana akan memakan alokasi anggaran sebesar Rp7.872.842.000. Alokasi anggaran peringati hari kemerdekaan tahun ini, turun sebesar Rp3.638.623.600. Karena pada tahun 2015, alokasi anggaran hari kemerdekaan tahun 2015 sebesar Rp11.511.465.600.

Walaupun alokasi anggaran peringatan kemerdekaan turun, tapi ditemukan potensi kerugian negara. Dari alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp7.8 miliar tersebut, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp2.849.706.860. Dimana modus potensi kerugian negara ini berasal dari pihak panitia lelang yang memilih perusahaan perusahaan dengan harga tinggi dan mahal. Sedangkan perusahaan yang menang lelang pun dari tahun 2015-2016 adalah perusahaan yang sama, yakni PT Buana Kencana Sejahtera. Di tahun 2016 saja, dari 7 item yang dilelang, PT Buana Kencana Sejahtera ini mendapatkan dua item pengadaan.

Dari gambaran di atas, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengaku sangat prihatin dengan peringatan hari kemerdekaan zaman Jokowi ini. “Masa untuk ulang tahun kemerdekaan saja, harus ada potensi kerugian negara. Dan pihak-pihak Setneg (Sekretariat Negara) dan staf kepresidenan selama ini pada kemana? untuk urusin administrasi tidak bisa, dan urusin lelang juga tidak bisa,” ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Nusantaranews, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Selain soal pendanaan HUT Kemerdekaan, Uchok juga menyindir soal Arcandra Tahar. Menurutnya, Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) dan para Staf Kepresidenan tidak becus dalam bekerja. “Apalagi mengangkat menteri tambah tidak bisa atau ngawur banget. Masa warga negara asing diangkat jadi menteri. Ulah seperti hanya bikin malu, dan lelucon bagi negara-negara lain,” ujarnya ketus.

Oleh karena itu, Uchok pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi kinerja Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pasalnya, menurut Uchok, dua palang pintu istana ini tidak punya kontribusi apa-apa dalam mengamankan kebijakan Presiden, maka terjadilah Arcandra Gate yang sangat memalukan dan berakibat hilangnya kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi.

“Kalau perlu harus segera memecat Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki,” kata Uchok tegas.

Di samping itu, Uchok menambahkan, menjelang hari kemerdekaan ini, Presiden Jokowi masih punya utang kepada Masyarakat. Yaitu harus dicari siapa yang mengusung atau membawa Archandra Tahar kepada Presiden.

“Orang ini (yang mengenalkan Arcandra ke Presiden), kalau menteri harus dipecat, bila dia jadi menteri. Karena dia yang ‘menyusupkan’ Arcandra agar jadi menteri dan rahasia sumber Migas (Minyak dan Gas Bumi) kita bisa dibuka ke dunia global,” ungkap Uchok lagi. (Deni)

Komentar