Artikel

Penggiringan Opini Publik Dibalik Teror Novel Baswedan

Novel Baswedan Didampingi Dokter KPK Selama Jalani Perawatan di RS Singapura. Ilustrasi/Foto; Dokumentasi Keluarga
Novel Baswedan Didampingi Dokter KPK Selama Jalani Perawatan di RS Singapura. Ilustrasi/Foto; Dokumentasi Keluarga

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Peristiwa serangan teror terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sesungguhnya menyimpan segudang tanda tanya. Ihwal penyiraman air keras yang dialami Novel Selasa (11/4/2017) kemarin telah menjadi perbincangan hangat di medsos dan juga head line diberbagai portal berita online, media cetak dan juga televisi.

Peristiwa keji yang menimpa sepupu Anies Baswedan dalam sepekan ini akan menjadi isu seksi yang akan terus diulas. Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Gerindra Arief Poyuono menegaskan bahwa bagaimanapun teror fisik terhadap Novel harus benar-benar diungkap dan dikawal sampai tuntas.

Namun menurutnya, ada beberapa hal yang dianggap janggal dalam teror yang menimpa Novel tersebut. Arief menjelaskan bahwa serangan intimidatif ini dinilai penuh dengan muatan politis. Termasuk agenda pihak tertentu untuk menutup isu-isu lain agar tidak berkembang.

Adapun berita (isu) yang sengaja ingin ditutup dengan pemberitaan Novel Baswedan ini salah satunya adalah kecurangan-kecurangan dalam Pilkada DKI melalui berbagai temuan daftar pemilih yang diduga tidak punya hak pilih. Tak hanya itu, kasus Novel juga terindikasi untuk menutupi video kampanye Ahok-Djarot yang baru-baru mendapat reaksi keras publik tanah air.

Sementara itu, teror Novel juga sengaja didesain untuk menutup rencana KPK dalam mengumumkan para tersangka baru pelaku skandal e-KTP. Khususnya status Setya Novanto serta tercantumnya nama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam daftar anggota DPR periode 2009-2014 yang diduga kuat turut menerima uang haram e-KTP.

“Patut diduga ada benang merah antara tindakan teror terhadap Novel Baswedan dengan Pilkada DKI,” kata Arief Poyuono saat dihubungi Nusantaranews.

Selain itu, penundaan tuntutan Jaksa atas kasus penistaan agama oleh Ahok dan pergeseran waktu pembacaan tuntutan yang semula tanggal 11 April 2017 menjadi 20 April 2017 atau sehari setelah Pilgub. (emka)

Editor: Romandhon

Komentar

To Top