Rapat Koordinasi Pembahasan BPWS/Foto: ekon.go.id
Rapat Koordinasi Pembahasan BPWS/Foto: ekon.go.id

NUSANTARANEWS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan supaya beberapa persoalan dalam hal pengembangan wilayah Suramadu lebih diperhatikan. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan BPWS.

Hadir dalam rapat tersebut seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait.

“Hal pertama yang perlu perhatian khusus dalam rapat kali ini adalah permohonan Pemerintah Kota Surabaya agar Wilayah Kaki Jembatan Suramadu untuk sisi Surabaya seluas ±600 ha dikeluarkan dari kewenangan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS),” kata Menteri Darmin seperti dikutip dari keterangan persnya, Selasa (3/1/2-17).

Pasalnya, percepatan pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Suramadu) dilakukan melalui integrasi pengembangan kawasan/klaster pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kerangka pengembangan wilayah. Namun, dalam perjalanannya, ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 dijelaskan bahwa salah satu tugas pokok BPWS adalah membangun dan mengelola Wilayah Kaki Jembatan Suramadu, yaitu meliputi ±600 ha sisi Surabaya dan ±600 ha sisi Madura.

Menteri Basuki menyatakan, sebagai tindak lanjut dari Rapat Terbatas di kantor Presiden, Rakor ini memutuskan Wilayah Kaki Jembatan Suramadu untuk sisi Surabaya seluas ±600 ha dikeluarkan dari lingkup area tugas BPWS.

“Sisi positif dari dikeluarkannya sisi Surabaya seluas ±600 ha tersebut adalah kita bisa lebih fokus dalam membangun dan mengembangkan Madura,” kata Basuki.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN mengusulkan bahwa ke depan BPWS juga perlu memperhatikan sisi non ekonomi. “Pendekatan sosiologis atau antropologis dinilai akan lebih membantu dalam pengembangan Madura ini,” usul Sofyan Djalil.

“BPWS perlu menjadi katalisator dalam mengubah orientasi atau mindset pemimpin dan masyarakat setempat untuk memajukan Madura. BPWS perlu lebih dekat dan berdiskusi dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama setempat dll,” sambu Sofyan. (red-02/ekn)

Komentar