TKA Asing Asal Tiongkok di Bogor saat disidak Menaker M. Hanif Dakhiri/Foto : Dok. Humas Kemnaker
Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok di Bogor saat disidak Menaker M. Hanif Dakhiri. Foto: Dok. Humas Kemnaker

NUSANTARANEWS.CO – Di sela-sela peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 Lampung Tampaso, Minahasa, Selasa (27/12) siang, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa TKA asal Tiongkok hanya 21 ribu di Indonesia. Pada kesempatan sama, Jokowi juga menampik isu bahwa Indonesia kebanjiran TKA asal Tiongkok, dengan mengatakan isu itu tak lebih dari fitnah belaka. Untuk itu, Jokowi meminta masyarakat Indonesia agar tidak mempercayainya kendati sejumlah pihak mengatakan isu itu bukan pepesan kosong.

Pengamat ekonomi politik AEPI, Salamuddin Daeng menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut dengan mengatakan bahwa membanjirnya TKA asal Tiongkok bukanlah sebuah isu belaka. Sebab, membanjirnya TKA China merupakan konsekuensi dari perdagangan bebas dengan China melalui ASEAN, investasi China dalam berbagai proyek listrik, kereta cepat dan infrastruktur lainnya, serta banyaknya barang barang impor dari China yang mendorong perdagangan pedagang dari negara tersebut langsung menjalankan kegiatannya di Indonesia.

“Kebijakan internal Indonesia yang ikut andil mendorong TKA China masuk ke Indonesia adalah kebijakan bebas visa yang diberlakukan oleh pemerintahan¬† Jokowi, diperbolehkan asing dalam memiliki property termasuk rumah tinggal di Indonesia, dan diperbolehkan asing melakukan aktivitas politik seperti membangun ormas di Indonesia,” kata Salamuddin saat dikonfirmasi nusantaranews.co, Selasa (27/12/2016).

Ia menyebutkan, faktor lain yang menyebabkan banjirnya TKA China adalah berkaitan dengan birokrasi yang lemah dan korup serta tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan terbuka peluang masuknya pekerja ilegal, imigran gelap, perdagangan narkoba, prostitusi dan kegiatan ilegal lainnya orang asing di Indonesia.

“Dan ketiga, kaki tangan asing dalam pemerintahan yang mengambil keuntungan atas kelemahan sistem negara,” tukasnya. (Sego/Er)

Komentar