Seorang tentara angkatan laut Vietnam berjaga di pulau Thuyen Chai di kepulauan Spratly 17 Januari 2013. (Quang Le/File Photo/Reuters)
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerhati Laut China Selatan dan peneliti pada Program Asia, Chantam House di London Bill Hayton mengungkapkan bahwa Cina telah berhasil merasuki 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Cina berhasil memanfaatkan pengaruhnya agar ASEAN tidak memasukkan pernyataan pedoman berperilaku (code of conduct) dengan Cina di Laut China Selatan yang mengikat secara hukum.
Cina telah memperluas kehadirannya di daerah yang disengketakan dalam beberapa tahun terakhir di Laut China Selatan. Cina membangun pulau buatan raksasa yang dapat digunakan sebagai pangkalan militer. Hal ini sebetulnya telah lama membuat ASEAN jengah karena khawatir Laut China Selatan dikontrol Cina secara de facto.
Karuan saja, dua diplomat yang terlibat dalam forum ASEAN menolak untuk mengatakan bahwa kode etik yang diharapkan dapat mengikat secara hukum. Namun Vietnam bersikeras menegaskan bahwa kode tersebut mengikat secara hukum.

Alhasil, ASEAN gagal memasukkan pernyataan bahwa pedoman berperilaku dengan Cina di Laut China Selatan mengikat secara hukum. Artinya, komunike ASEAN menyangkut Laut China Selatan telah dimenangkan secara politik oleh Cina.
“Vietnam bersikeras, dan Cina secara efektif menggunakan Kamboja untuk memperjuangkan kepentingannya,” kata seorang diplomat kepada AFP pada hari Minggu (6/8).
Muncul kritik tajam bahwa Cina memang berusaha memecah-belah ASEAN dengan taktik tangan besi dan diplomasi buku cek atau menekan dengan memakai kartu ekonomi. Upaya Cina ini berhasil memikat negara-negara ASEAN seperti Kamboja dan Laos. Negara-negara ASEAN telah condong ke Cina, terutama mereka yang berkonflik di Laut China Selatan termasuk Filipina.

Baca: Selamat Ulang Tahun ASEAN Ke-50

Filipina, di bawah kepemimpinan Rodrigo Duterte memang telah berulang kali menegaskan pemerintahannya ingin memperbaiki hubungan dengan Cina. Pasalnya, sejak kepemimpinan Benigno Aquino, Cina sulit mempengaruhi Filipina karena Aquino sangat kritis dan vokal terhadap Cina. Ambil contoh misalnya kasus klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan (LCS) yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau nine-dash-line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Kasus ini dimenangkan Filipina setelah pengadilan Mahkamah Arbitrase Internasional atas sengketa Laut Cina Selatan akhirnya dirilis pada Selasa (12/7) silam.
Sejak 2013, Cina telah mengklaim hak eksklusif dan yurisdiksi 90 persen perairan dan dasar Laut China Selatan beserta seluruh sumber daya lautnya. Negara komunis itu juga tidak mengizinkan Filipina mengeksploitasi ikan dan minyak di perairan strategis di kawasan Zona Ekonomi (ZEE) Filipina, utamanya Scarborough Shoal. Atas sikap dan tindakan Cina, Presiden Filipina waktu itu, Benigno Aquino meluncurkan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag dan selang tiga tahun kemudian Filipina memenangkannya.

Baca: Foley Hoag LLP: Putusan PCA Berdampak pada Indonesia

Tetapi Cina, kendati menandatangani Konvensi Hukum Laut PBB, menganggap angina lalu putusan mahkamah internasional itu. Kini Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte, memutuskan untuk melupakan tuntutan itu demi hubungan yang lebih hangat dengan Beijing. Sebagai imbalan dari sikap Duterte ini, miliaran dolar AS investasi dan bantuan Cina terpompa ke Filipina.
“Sudah jelas bahwa tekanan Cina kepada masing-masing pemerintahan ASEAN terbayar lunas,” kata Bill Hayton seperti dikutip AFP.
Hayton dan analis lainnya mengatakan bahwa kesepakatan bersama ASEAN mengenai kerangka kerja untuk perundingan pada hari Minggu telah dikeluarkan 15 tahun setelah dokumen serupa ditandatangani untuk membuat perundingan pihak-pihak yang bersengketa dimulai. Dokumen tahun 2002 lebih tegas ditulis melawan China.
Para analis menyebutkan, Cina menggunakan waktu 15 tahun itu untuk menguatkan klaimnya, sambil terus mengondisikan ASEAN untuk mengeluarkan pernyataan yang tidak lagi terlalu menentang Cina.
“Tampaknya Cina tidak pernah kalah dalam hal melihat bahasa pernyataan forum ASEAN yang melunak,” kata Ei Sun Oh, ajudan senior di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura, kepada AFP.
Sementara itu, akademisi dan analis keamanan Filipina Richard Heydarian mengeluarkan kalimat yang lebih keras saat menyimpulkan komunike bersama ASEAN itu.
Dengan mengambil salah satu istilah dalam bola basket, “Ini sepenuhnya kemenangan slum dunk politik China,” simpulnya. (ed)
Editor: Eriec Dieda

Komentar