Ekonomi

Pengamat: Campur Tangan Menko Maritim dalam ESDM Tidak Diperlukan

Peneliti Pusat Kajian Ekonomi dan Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng. Foto via voaislam
Pengamat AEPI Salamuddin Daeng. Foto via voaislam

NUSANTARANEWS.CO – Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) adalah sektor kunci dalam ekonomi Indonesia. Sektor ini adalah fondasi kapital nasional, komoditi perdagangan paling penting, sumber pembentukan keuangan nasional. Sektor ESDM merupakan tempat oligarki Indonesia tumbuh, berkembang, memperbesar kapasitas ekonomi dan dominasi mereka. Sektor ESDM adalah sasaran penguasaan paling penting dan tiang utama bagi dominasi oligarki Indonesia.

Meskipun sektor ini 75-80 persen oleh pihak asing, namun dari sisanya telah sangup membuat kapitalis Indonesia, elite Indonesia, taipan Indonesia dan birokrat Indonesia kaya raya. Meski kapasitas kekayaan oligarki nasional tidak sebesar tuan tuan modal asing mereka, namun dengan sumber daya dari sektor ESDM akan sanggup menopang mereka pada puncak tertinggi politik Indonesia.

Siapa yang paling berkuasa di sektor ESDM? “Sekarang tidak jelas siapa yang paling berkuasa di ESDM. Presiden? Bisa ya, bisa juga tidak! Bisa juga presiden tidak tahu-menahu, bisa saja Presiden terima mentahnya saja. Atau SKK migas, BP Migas, Menteri  ESDM, Menteri BUMN, Menteri Maritim, Menteri keuangan? Semua berkuasa. Pihak pihak dengan sifat, kepentingan dan tujuan yang berbeda mulai dari harimau, singa, serigala, heyna, kucing, anjing, makan dalam satu piring, tidak mungkin bisa! Dengan demikian hanya diperlukan satu lembaga yang akan mensentralsiasi kembali penguasaan migas, sebagai manifestasi perpanjangan tangan negara,” kata pengamat dari AEPI, Salamuddin Daeng kepada redaksi, Selasa (31/1/2017).

Salamuddin menyotori beberapa lembaga yang akan secara power full melakukan integrasi pengelolaan migas, integrasi hulu hilir, integrasi antara BUMN migas, integrasi antara migas dengan listrik dan energi lainnya, integrasi antara migas, minerba dengan keuangan, perbankan.

“Lembaga-lembaga yang kurang atau tidak diperlukan seperti SKK migas, BPH migas seharusnya dibubarkan saja karena posisinya hanyalah merecoki saja,” ujar dia.

Selain itu, Salamuddin juga mempertanyakan Menko Maritim yang diserahkan tugas membawahi ESDM. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menambahkan satu Kementerian Koordinator dalam kabinetnya, yakni Kemenko Maritim yang membawahi empat kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata.

“Menko Maritim yang diserahkan tugas membawahi ESDM adalah kekuasaan yang mengada ada dan tidak ada relevansinya. Kewenagan Menko Maritim terhadap ESDM hanya berguna untuk mengaduk-aduk ESDM, meminta jatah hasil ESDM, atau memoloskan proyek-proyek para sekutunya ke dalam ESDM. Campur tangan Menko Maritim dalam ESDM tidak diperlukan, atau hanya merecoki saja,” terangnya.

Menurut Salamuddin, Menteri BUMN seharusnya tidak lagi mengurusi migas. Seharunya BUMN migas diubah statusnya sebagai Perusahaan Negara (PN) yang bekerja untuk negara, menghasilkan pendapatan negara, didukung oleh keuangan negara. Dengan demikian perusahaan negara di bidang migas dan minerba dapat menjadi fondasi utama bagi pembangunan sektor lain, sektor industri, sektor perdagangan, keuangan dan jasa jasa. (Sego)

Komentar

To Top