Ekonomi

Pencatatan Data Miliki Peran Penting Guna Ketahui Jumlah Peningkatan Populasi Sapi

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita/Foto Andika /Nusantaranews
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita/Foto Richard Andika /Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita, mengungkapkan bahwa pencatatan (recording) dan kegiatan evaluasi yang baik pada sub sektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting, terutama untuk mengetahui populasi sapi dan kerbau di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan pada acara Simposium Nasional Peternakan 2017 dengan tema ‘Peran Strategis Sapi dan Kerbau Menuju Tercapainya Visi Kedaulatan Pangan’ yang diselenggarakan dalam rangka Lustrum dan Dies Natalis Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram) pada Kamis (16/02/2017) kemarin.

Kegiatan simposium ini pun turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB), Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, dan Rektor Unram, Sunarpi, serta para pakar dan praktisi peternakan. Pada simposium tersebut, Dirjen PKH mengatakan, jika para pelaku usaha dan peternak melakukan recording dan kegiatan evaluasi dengan baik, maka data kita akan lebih baik lagi.

“Hal ini (pencatatan) tentunya penting, terutama untuk mengetahui berapa jumlah peningkatan populasi sapi dan kerbau di Indonesia”, ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Nusantaranews, Jakarta, Jum’at (17/02/2017).

Diarmita menyampaikan, profil peternak sapi dan kerbau di Indonesia merujuk pada data hasil Sensus Pertanian 2013, dimana terdapat sebanyak 5.114.921 rumah tangga pemelihara sapi potong dengan jumlah ternak yang dipelihara sebanyak 12.417.202 ekor.

“Dengan kata lain, rata-rata setiap rumah tangga hanya memelihara 2-3 ekor saja. Jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan sapi potong sebanyak 142 perusahaan yang memelihara 203.729 ekor, atau rata-rata per perusahaan memelihara 1.435 ekor. Kondisi yang sama juga terjadi pada sapi perah dan kerbau di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Diarmita menuturkan, saat ini pemerintah berkeinginan untuk mendorong industri peternakan sapi dan kerbau lebih ke arah hulu, yaitu ke arah perbibitan dan pengembangbiakan.

“Untuk itu, pemerintah akan memperkuat aspek perbenihan dan perbibitan melalui keberadaan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari dan Balai Inseminasi Buatan Lembang, serta 8 Balai Perbibitan ternak untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas,” kata dia.

Sedangkan dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau, Diarmita menyampaikan, fokus kegiatan pembangunan Ditjen PKH tahun 2017 adalah Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) dengan target 4 juta ekor akseptor dan 3 juta ekor sapi bunting. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 48 Tahun 2016, perbaikan sistem manajemen reproduksi pada Upsus Siwab dilakukan melalui pemeriksaan status reproduksi dan gangguan reproduksi, pelayanan IB dan kawin alam, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pengendalian betina produktif dan pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.

“Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat peningkatan populasi sapi, adalah melalui implementasi Permentan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik. Dalam regulasi tersebut, diwajibkan importir sapi bakalan untuk juga memasukkan sapi indukan dengan rasio 20% bagi pelaku usaha dan 10% bagi Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak,” kata

Tantangan pengembangan sapi dan kerbau di Indonesia salah satunya adalah persoalan kelembagaan dan skala usaha peternak. Oleh karena itu, pemerintah merancang berbagai program dan kebijakan dalam rangka penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak melalui upaya: (a) Menggeser pola pemeliharaan sapi perorangan ke arah kelompok dengan pola perkandangan koloni, sehingga memenuhi skala ekonomi; (b) Pengembangan pola integrasi ternak tanaman, misalnya integrasi sapi-sawit, (c) Pengembangan padang penggembalaan: optimalisasi lahan ex- tambang dan kawasan padang penggembalaan di Indonesia Timur, (d) Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Terkait dengan pengembangan sapi di NTB, Sekda NTB Rosyadi menyatakan, saat ini NTB mempunyai progam Bumi Sejuta Sapi (BSS). “Kita harus kembalikan marwah masyarakat NTB beternak karena dulu NTB pernah ekspor sapi, sehingga sekarang dengan program Bumi BSS diharapkan akan mengulang sejarah itu kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unram Sunarpi, menyampaikan bahwa Fakultas Peternakan Unram sudah terakreditasi A, sehingga diharapkan akademisi-akademisi di Fakultas ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Sedangkan Pakar Bio Ekosistem Padang Penggembalaan dan Nutrisi Ruminansia, Suhubdy Yasin, mengatakan bahwa NTB selain mempunyai potensi untuk pengembangan sapi Bali, juga berpotensi untuk pengembangan kerbau lumpur di Pulau Sumbawa. “Untuk kerbau lumpur di Pulau Sumbawa ini perlu kita jaga dan selamatkan dari penyakit Surra dan SE (Septichemia Epizootica) yang juga dikenal dengan penyakit ngorok,” katanya.

Penulis/Reporter: Rudi Niwarta/DM

Komentar

To Top