NUSANTARANEWS.CO – Pernyataan dua pimpinan lembaga negara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menkopolhukam Wiranto mengundang reaksi keras dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah. Terkait fatwa MUI, PP Muhammadiyah menganggap keduanya telah menyakiti perasaan umat Islam di Indonesia.
“Pernyataan Kapolri Bapak Jenderal Tito Karnavian bahwa Fatwa MUI bukanlah hukum positif telah memancing keresahan baru di masyarakat. Padahal Fatwa MUI No 56 tahun 2016 tertanggal 14 Desember 2016 tentang hukum menggunakan atribut non-Muslim bagi umat Islam adalah murni fatwa keagamaan untuk melindungi akidah umat,” ujar Kasman dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (21/12/2016).
Kasman menyampaikan seharusnya Tito dan Wiranto membantu mensosialisasikan fatwa MUI sebagai media perekat toleransi. Sehingga, tidak ada perusahaan yang memaksa pegawainya mengenakan atribut natal.
“Karena bagi umat Islam, hal itu bertentangan dengan keyakinannya. Polri harus mencegah tindakan intoleran itu. Dan tindakan itu justru diperlukan untuk menjaga persatuan bangsa,” paparnya.
Bagi Kasaman, Fatwa MUI cukup relevan dijadikan pedoman Kapolri menindak praktek pemaksaan penggunaan atribut Natal. Ia menyayangkan Kapolri dan Wiranto justru merespons dengan tanggapan yang tidak sesuai dengan harapannya.
“Maka keluarnya fatwa MUI justru membuat polri punya pegangan untuk mengontrol pimpinan perusahaan yang berbuat intoleran tersebut,” ucapnya. (Hatim)
