NUSANTARANEWS.CO – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Muqowam mendesak pemerintah untuk segera mencabut moratorium (penghentian sementara) pemekaran Daerah Otonomi Baru.
“Karena kita ingin ada pemerataan pembangunan dan pelayanan di daerah, tidak bisa di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa,” cetusnya dalam diskusi publik bertema ‘Pemekaran Lagi?’ di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10).
Tidak hanya itu mereka juga mendesak pemerintah untuk segera merampungkan dua regulasi agar dapat mendukung adanya pemekaran berupa Peraturan Presiden (PP) era otonomi baru. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Dimana dalam UU tersebut, harus ada dua PP yang muncul,” katanya.
PP pertama adalah terkait perbaikan PP Nomor 78 tahun 2007 dan yang kedua lebih mengenai pada penataan daerah. Diketahui PP tersebut sudah cukup lama dibahas, namun hingga saat ini PP tersebut belum kunjung dirampungkan. (Restu)
