NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah Akan Rasakan Konsekuensi Serius Jika Pangkas Anggaran KY. Rencana pemangkasan anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk sejumlah kementerian dan lembaga tinggi negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) mendapatkan kritikan tajam dari DPR RI. Pasalnya, salah satu lembaga yang akan dipangkas anggarannya adalah lembaga pengawas hakim, Komisi Yudisial (KY).
Anggota Komisi III DPR RI, Adis Kadir, mengungkapkan bahwa dirinya tidak setuju jika anggaran KY dipangkas, karena yang akan dipangkas adalah terkait perjalanan dinas.
Baca: Terkait Pemangkasan APBN-P 2016, Presiden Jokowi Dinilai Membodohi Publik
“Saya tidak setuju, karena yang dipangkas itu anggaran penting KY dalam pengawasan, yaitu anggaran perjalanan dinas. Padahal itu merupakan anggaran kunci di tubuh KY dalam melakukan pengawasan,” ungkap Kadir di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Kadir menegaskan, pemerintah pasti akan merasakan konsekuensi yang serius jika anggaran pengawasan KY benar-benar dipangkas.
“Bagaimana KY bisa melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim di daerah kalau tidak ada biaya perjalanannya? Tanpa ada biaya perjalanan, pengawasan KY terhadap hakim-hakim di daerah akan lumpuh,” ujarnya. (Deni)
Artikel terkait: Sufmi Dasco: Anggaran KY dan Komnas HAM Memang Layak Dipotong
