Ekonomi

Pembiayaan KPR Dianggap Paling Cocok Dari Sektor Pasar Modal

Foto Bersama Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Gedung BEI, Jakarta, Kamis (13/10)/Foto Andika/Nusantaranews
Foto Bersama Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Gedung BEI, Jakarta, Kamis (13/10)/Foto Andika/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Pendanaan jangka panjang menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan perumahan di Indonesia. Sumber dana jangka panjang ini perlu dihimpun dan dikembangkan karena akan mendukung pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pasar modal pun menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan sektor perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus mengatakan, hal ini sesuai dengan RPJMN 2015-2019, dimana ada arahan, pendanaan jangka panjang ini 10% dimasukkan ke pembiayaan perumahan.

“Salah satu tantangan dana jangka panjang adalah, dana ini harus dibiayai oleh sumber-sumber dana jangka panjang,” ujar Maurin di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (13/10).

Saat ini, Ditjen Pembiayaan Perumahan memiliki beberapa skema bantuan pembiayaan perumahan, antara lain skema KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP), skema bantuan pembiayaan KPR Sejahtera Subsidi Selisih Bunga (KPR Sejahtera SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk MBR, khusus untuk pembelian rumah tapak bersubsidi.

Namun menurutnya, tantangan terbesar saat ini ada dalam penyediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Dana jangka panjang dari pasar modal pun dirasa menjadi jawaban yang paling pas menjawab tantangan ini.

“Mungkin perusahaan-perusahaan pengembang yang terutama Tbk, mudah-mudahan bisa cari dana di pasar modal. Jadi tidak hanya mengandalkan pendanaan dari perbankan,” ujar Maurin.

“Ini tantangan buat emiten bagaimana bisa berperan dengan melakukan berbagai strategi menarik para investor, sehingga investor mau membeli surat-surat utang jangka panjang ini untuk membangun perumahan. Sehingga mereka bisa mendapatkan dana itu dan bisa digunakan untuk membangun rumah bersubsidi ini,” lanjut Maurin.

Hal ini disetujui oleh Kepala Divisi Sekuritisasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Sid Herdi Kusuma. Menurutnya, dengan adanya bantuan dari pasar modal tentu membantu peningkatan dana untuk pembiayaan pembangunan perumahan rakyat.

Hal ini mengingat dana dari perbankan yang sangat terbatas. Tidak semua bank di Indonesia mampu menyalurkan kreditnya untuk perumahan. Salah satu alasannya adalah jangka waktu kredit untuk perumahan yang cukup panjang.

“Memang untuk pembiayaan perumahan paling cocok dari pasar modal. Kalau dilihat KPR yang ditawarkan saat ini tenornya 10 hingga 20 tahun. Kreditnya cukup panjang. Sementara perbankan menggunakan dana pihak ketiga yang pendek. Dana yang paling cocok untuk KPR adalah dana dari pasar modal. Kalau kita bisa mencocokkan dana yang sifatnya jangka panjang, dan penyaluran kredit yang jangka panjang, itu akan match,” katanya Herdi.

Untuk diketahui, pagu RAPBN 2017 untuk pembiayaan perumahan adalah sebesar Rp 15,6 triliun. Alokasi anggaran itu di antaranya digunakan untuk KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp 9,7 triliun (120.000 Unit), KPR Sejahtera SSB sebesar Rp 3,7 triliun (225.000 Unit) dan alokasi untuk BUM sebesar Rp 2,2 triliun (550.000 Unit). (Andika)

Komentar

To Top