HukumTerbaru

Pecat Ronny F. Sompie Dari Dirjen Imigrasi

NUSANTARANEWS.CO – Melihat situasi membanjirnya imigran gelap dan tenaga kerja asing (ilegal) akhir-akhir ini membuat Kepala Pusat Pengkajian Nusantara-Pasifik (PPNP), Haris Rusly ikut angkat bicara.

Ia menilai, era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia tengah dihadapkan kepada dua masalah besar terkait imigrasi.

“Pertama, kebijakan Presiden Joko Widodo yang meliberalisasi sektor imigrasi, katanya untuk tujuan menarik investasi dan wisatawan manca negara. Salah satu paket kebijakan Pemerintah yang sangat berbahaya tersebut adalah pembebasan visa kepada 170-an negara,” ungkap Haris Rusly, Rabu (14/12/2016) di Jakarta.

Masalah besar kedua, lanjut Haris, adalah terkait kegagalan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam membendung luapan para imigran gelap dan tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia, khususnya dari Cina yang menumpang perahu investasi.

Bagi Haris kebijakan membebaskan visa kepada 170-an negara untuk tujuan menarik wisatawan asing dan investasi dinilai konyol. Ini menyusul tidak adanya antisipasi melalui penguatan pada kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan.

Baca Juga:  KPU Nunukan Gelar Pleno Rekapitulasi Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI

“Dampaknya Indonesia kini telah menjadi surga bagi kejahatan international, terorisme, subversi ideologi dan penyusupan intelijen asing yang mengacaukan Indonesia,” tegas Haris.

Baca: Cina Targetkan Diri Sebagai “Kepala Preman” Jalur Produksi. (Emka/Red-01)

Related Posts

1 of 514