Berita Utama

PDIP Nilai Penegakan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi Masih Kurang Progres

Politikus PDIP Saied Abdullah/Foto: Dok. RMOL.co
Politikus PDIP Saied Abdullah/Foto: Dok. RMOL.co

NUSANTARANEWS.CO – Politikus PDIP Saied Abdullah menyampaikan pencapaian prestasi pemerintahan Jokowi selama dua tahun telah menghasilkan sejumlah kebijakan yang berarti di masyarakat. Hanya saja dia mengakui masih lemahnya penegakan hukum di berbagai lini, terutama dalam kasus pelanggaran yang melibatkan pejabat negara.

“Dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK kita harus jujur tingkat kepuasan publik meningkat. Salah satu survei menyatakan (tingkat kepuasan publik) 64 persen. Namun. Ada kekurangan, problem hukum paling rendah. Harus diakui,” ujar Saied di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10).

Saied mengatakan perlu ada pembenahan perangkat hukum yang perlu dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin mudah untuk direalisasikan.

Saied mencontohkan bagaimana presiden Jokowi harus terjun langsung ke lapangan saat upaya penggerebekan kasus pungutan liar di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.

Ia berharap berangkat dari kasus pungli di Kemenhub kemarin tersebut, penegakan hukum di bidang yang lain dapat semakin digalakkan.

“Insya allah kasus Kemenhub menjadi pelajaran buat semua. Ini kita dorong terus komitmen presiden untuk terus meningkatkan penanganan hukum dari hulu ke hilir,” ungkapnya. (Hatiem)

Komentar

To Top