Berita Utama

PB PMII Mengecam Keras Tindakan Premanisme di UIN SU Medan

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ketum PB PMII) Aminuddin Ma'ruf. Folo IST
Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ketum PB PMII) Aminuddin Ma'ruf. Folo IST

NUSANTARANEWS.CO –  Kasus premanisme yang terjadi di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan pada Senin (21/11/2016) lalu menjadi tamparan keras bagi iklim berdemokrasi di negeri ini.

Menanggapi tragedi memilukan yang menimpa mahasiswa UIN SU, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ketum PB PMII) Aminuddin Ma’ruf menyatakan mengecam atas tindakan premanisme tersebut.

“Kampus yang seyogyanya menjadi tempat belajar dan gerakan intelektual mahasiswa dicoreng oleh segerombolan preman kampus yang melakukan tindakan anarkis,” kata Aminuddin Ma’ruf, Selasa (22/11/2016) di Jakarta.

Amin menambahkan aksi brutal oleh sekelompok preman bayaran terhadap para kader PMII UIN SU ini bagaimanapun sudah tidak bisa ditolerir.

“Pasalnya, kader-kader PMII UIN SU Medan mengalami tindakan kekerasan akibat diserang secara brutal dengan benda tajam. Akibatnya, belasan kader PMII mengalami luka parah,” imbuhnya.

Atas kejadian tersebut, PB PMII mendesak Kapolri untuk segera memerintahkan Kapolda Sumatra Utara dan Kapolrestabes Medan untuk menangkap pelaku penganiayaan kader-kader PMII.

PB PMII juga meminta Menteri Agama RI untuk mengevaluasi Rektorat UIN SU Medan karena terkesan membiarkan kejadian tersebut.

“PB PMII mengecam tindakan premanisme masuk dalam lingkungan kampus dan menuntut pelaku kekerasan dengan hukuman yang seberat-beratnya,” tegas Aminuddin Ma’ruf.

Sementara itu, Ketua Bidang Perguruan tinggi PB PMII Kaelani, juga menyampaikan keripritinannya atas peristiwa ‘bar-bar’ terhadap mahasiswa UIN SU. Dirinya menuntut agar kasus ini diproses hukum sampai tuntas.

“Kampus seharusnya menjadi basis intelektual bukan basis premanisme. Negara kita negara hukum. Siapapun dan atas nama apapun melakukan tindakan melanggar hukum maka harus diproses dan ditindak sesuai dengan konstitusi yang berlaku,” ungkapnya. (Adhon/Nusantaranews)

Komentar

To Top