NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) PB HMI Agus Harta mendesak kepada penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam skandal e-KTP harus melakukan transparansi. Menurutnya, selain mengumumkan nama-nama pelaku penerima proyek tersebut, KPK juga harus menginformasikan secara terperinci kepada jumlah aliran dana yang telah di garong para wakil rakyat.
Menurutnya, ada beberapa hal mengapa KPK perlu melakukan pencerahan kepada publik, menyusul dalam kasus tersebut banyak anggota DPR yang berkelit. Jika demikian, ia menantang kepada DPR untuk blak-blakan secara politik.
“DPR perlu mengambil sikap untuk membuktikan secara politik bahwa tidak benar ada aliran ke anggota DPR. Berani?” ujar Agus Harta, Rabu (5/4/2017).
Dalam hal ini, dirinya juga menantang KPK untuk tidak gentar dalam membongkar kasus yang menyeret para petinggi negara tersebut. Menurutnya, jika KPK berani menahan si Ketua ‘Kuning’ (Setya Novanto) dan grombolannya, maka dirinya siap benadzar untuk digunduli kepalanya.
“Saya siap aksi gundulkan kepala di depan kantor PB HMI. KPK tidak boleh gentar menghadapi mega korupsi e-KTP. Berani?” tantangnya.
Selanjutnya, Agus Harta meminta agar Ketua KPK jujur. “Ketua KPK dituntut untuk jujur saat beliau menjabat ketua lembaga pengadaan barang dan jasa, apa benar telah ikut mendorong salah satu BUMN yang kemudian menjadi salah satu yang ikut dalam proyek e-KTP,” sambung dia.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus berani tegas membubarkan partai politik yang korup. “Jangan pernah bilang itu adalah oknum, terlalu banyak partai politik, negeri ini semakin kusut,” tegasnya. (emka)
Editor: Romandhon
