Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian Saat Diambil sumpah jabatan. Foto Dok. Humas Polri
Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian Saat Diambil sumpah jabatan. Foto Dok. Humas Polri

Oleh: Dedi Noah

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – “Polri Merusak Polri?” Judul ini sungguh lucu dan aneh, apa mungkin itu bisa terjadi? Bukankah sudah menjadi kewajiban tiap individu Polri untuk menjaga nama baik institusi Polri?

Mari kita flash back, hasil survey Indobarometer (Oktober 2015), CSIS (Oktober 2015) dan SMRC (Desember 2015), semuanya menempatkan Polri di posisi paling bawah. Berdekatan dengan DPR/Parpol dalam tingkat kepercayaan.

Padahal pekerjaan utama paling berat yang diemban Polri adalah menjadikan Polri “dipercaya rakyat”. Sangat berat, karena image Polri sejak lama terlanjur akrab dengan berbagai permasalahan negatif/minor yang menempel akut di kepala masyarakat.  Polri di mata masyarakat sejujurnya masih belum dipercaya rakyat.

Sampai sekarang bila ada anggota masyarakat berurusan dengan polisi, bila tidak kepepet enggan ke kantor polisi. Misal, ada yang kehilangan sesuatu, akan malas melapor ke Polisi. Kenapa? Karena ‘joke’ bila lapor hilang kambing, maka siap hilang sapi, nampaknya masih kuat di benak masyarakat dan mereka belum yakin sirna dari kantor polisi.

Polri Harus Segera Tanggap

Kondisi darurat demikian, seharusnya sejak lama dijawab serius oleh petinggi Polri, bukan sekadarnya. Dimana dari dulu hingga sekarang begitu-begitu saja, tidak ada perubahan fundamental dari perilaku polisi. Fakta, banyak masalah besar terkait Polri yang mempertaruhkan “kepercayaan” tapi ujungnya tidak jelas, meragukan dan mengambang.

Sehingga menggerus kepercayaan rakyat kepada Polri. Kasus “geger” rekening gendut, cicak vs buaya, kriminalisasi KPK, sampai kasus tewasnya Siyono, penembakan di Lubuk Linggau, semuanya meninggalkan tanda tanya besar di masyarakat. Selama tidak ada kejelasan yang tuntas, maka selama itu pula ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri terus bergelayut.

Momentum perbaikan mendasar sebenarnya banyak, tapi sayang tak pernah dimanfaatkan, misalnya saat pergantian pucuk pimpinan Polri atau terungkapnya tindak kriminal yang menonjol oleh petinggi Polri. Selama ini, momentum itu cuma lips service dan hangat-hangat tai ayam saja. Gencar diawal selanjutnya tidak jelas dan hilang ditelan waktu.

Masyarakat senantiasa menunggu adanya gebrakan yang fenomenal dari institusi Polri, tapi kenyataannya modus pembenaran dan pembelaan kerap ditampilkan Polri tanpa menyentuh akar masalah. Aroma rekayasa, tak transparan kemudian ulur waktu menjadi kewajaran dan jadi tradisi terpelihara.

Kini gerak masyarakat jauh lebih cepat lagi, karena pengaruh globalisasi dan demokratisasi yang sarat teknologi. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada Polri menjadi keniscayaan.  Kemajuan IT (Information & Technology) yang aksesnya mudah didapat, distribusi cepat menyebar dan menembus ke segala lapisan masyarakat, menempatkan obyektifitas dan kejujuran menjadi nilai di masyarakat. Akibatnya, bila ada informasi dari Polri yang tidak sesuai dengan realita di masyarakat, maka untrust semakin melekat kuat dalam Polri.

Sayembara Polri Peduli Rakyat

Sejak pasca reformasi, belum ada pimpinan Polri yang konkrit bersikap peka dan peduli terhadap harapan masyarakat, dimana secara signifikan berani menyentuh masalah mendasar di tubuh Polri sendiri. Pada awal menjabat setiap petinggi Polri, biasanya berjanji untuk memberantas hal-hal negatif, tapi seiring waktu berjalan, semuanya sama. Back to basic seperti semula. Tidak ada perubahan mendasar. Memang budaya tutup menutupi dan mendiamkan permasalahan hingga rakyat lelah atau lupa, masih dominan, sehingga wajar ketidakpercayaan masih melekat di hati masyarakat.

Di era kepemimpinan Jenderal Tito, ketidakpercayaan rakyat kepada Polri semakin parah dan masuk lebih dalam pada ingatan kolektif masyarakat. Ini terjadi karena kasat mata petinggi Polri secara sengaja show bermanuver membela dan melindungi Ahok yang jelas-jelas melanggar hukum dengan menista agama.

Ironisnya, Polri tetap bertahan pada posisi di belakang Ahok, bahkan tidak segan-segan mengejar dan menangkap siapapun yang memperkarakan Ahok dengan berbagai alasan. Kriminalisasi kepada pihak yang menyuarakan kebenaran untuk keadilan terus diperlihatkan ke masyarakat, seperti kasus Buni Yani, Habib Rizieq, Munarman, Bahtiar Nasir dan Alkhattad.

Sementara dari pihak kelompok Ahok tidak satu pun diperlakukan sama di depan hukum. Bahkan cenderung dilindungi. Equality Before the Law terus gencar dikumandangkan tapi prakteknya tidak berlaku bagi kelompok Ahok.

Mengistimewakan Ahok dan kelompoknya terus diperlihatkan Polri, sehingga ketidakadilan dipertontonkan pada masyarakat. Nama baik, institusi Polri yang seharusnya dilindungi dan dijaga kehormatannya, justru diabaikan dengan ikut membela dan melindungi Ahok.

Bau menyengat tidak netral dan melakukan politik praktis yang seharusnya diharamkan Polri sebagai alat negara masih jelas terlihat. Bahkan tak bisa disangkal turut “mengakali” peserta aksi damai yang akan datang ke Jakarta yang menuntut keadilan seperti tergambar pada aksi damai 411 dan aksi super damai 212.

*Dedi Noah, Pemerhati Politik dan Kelucuan Indonesia
Editor: M. Romandhon

Komentar