NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – PAN Plin Plan? Pengkaji Geopolitik, Tidak Fair Nuntut Kesetiaan PAN. Partai Amanat Nasional salah satu partai yang dengan keras menentang Perppu Pembubaran Ormas. Selain itu, PAN di DPR juga menjadi salah satu fraksi yang tidak setuju dengan Presidential Threshold atau ambang batas presiden 20%. Karena kedua faktor itu, PAN dinilai plin plan seperti yang dilancarkan di Metro Pagi, Senin, 24 Juli 2017.
Pengkaji Geopolitik, Hendrajit, menilai bahwa pandang seperti itu absah dalam logika parlemen ala liberal produk UUD 1945 hasil 4 kali amandemen dan khas Eropa Barat.
“Jadi, meski berawal dengan koalisi tapi kemudian keluar dari pemerinthan itu biasa. Bisa pecah kongsi karena beda kepentingan. Namun bisa juga karena secara ideologis ternyata pada perkembangannya memang bertentangan,” terang Hendrajit di Jakarta.
Dalam pandangan Direktur Eksekutif Global Future Institute itu, justru yang menarik jadi isu buat dibahas, ialah apa logika parlementer ala Eropa Barat macam sekarang ini memang khas berjiwa indonesia?
“Kalau saya. Koalisi itu dasarnya hanya mengkondisikan para politisi parpol buat bersatu dalam perjalanan. Bukan bersenyawa dalam hajat dan tujuan strategis,” ujarnya.
Situasi demikian menjadi tidak fair, apabila nuntut kesetiaan PAN. “lha wong ini koalisi. Bukan persenyawaan hajat dan tujuan seperti semangat dari UUD 1945 asli,” imbuh dia.
“Nah kalau persenyawaan hajat dan tujuan nasional memang merupakan ruh UUD 1945 asli. Maka sudah saatnya sekarang mewacanakan kembali konsepsi partai pelopor sebagai sistem kepartaian baru. Seperti pernah diwacanakan Bung Karno pada dekade 19,30-an,” papar Hendrajit menyudahi.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
