NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kelompok aktivis perempuan yang tergabung dalam Cipayung Plus (KOPRI, PMKRI, KOHATI, GMNI, GMKI, KAMMI, KMHDI, IMMawati) gelar konferensi pers terkait peringatan Hari Perempuan Internasional hari ini Rabu, (8/3/2017). Dalam rilisnya disebutkan bahwa pemerintah telah gagal melindungi perempuan. Sembilan agenda perubahan seharusnya negara hadir dan melindungi rakyatnya.
Ketua KOPRI PB PMII, Ai Rahmayanti menyatakan bahwa, ketidakhadiran negara telah memunculkan ketimpangan terhadap hak-hak perempuan secara sistemik. Sehingga, mengakibatkan kerugian terhadap perempuan.
“Banyak kasus yang menimpa perempuan akhir-akhir ini seperti kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, dan negara belum sepenuhnya hadir dalam perlindungan terhadap perempuan,” jelas Ai Rahma.
Diterangkan pula ada beragam permasalahan perempuan yang masih belum terselesaikan diantaranya adalah tingginya laporan kekerasan terhadap perempuan dari 1500 laporan terdapat 227 kasus perkosaan dan 128 kasus pelecehan; Maraknya perdagangan orang (human traficking) dengan beragam modus seperti buruh migrant ataupun kejahatan lainnya seperti jual beli organ manusia.
Selain itu, angka kematian ibu juga masih tinggi yaitu 248 per 100.000 kelahiran hidup. Masih minimnya Pendidikan perempuan yang berkualitas & berkarakter. Dan angka Pernikahan Dini masih berada di presentasi 46,7%. Kedua tertinggi diantara negara-negara ASEAN. “Persoalan tersebut terbukti bahwa pemerintah telah gagal mewujudkan Nawa Cita,” tegas Ketum KOPRI PB PMII itu.
Peran organisasi perempuan harus ditingkatkan ditataran basis, karena ini yang menjadi persyaratan pokok. Keberhasilan Nawa Cita tergantung pada struktur birokrasi negara dan peranan dari basis massa yang terorganisir.
“Otoritas organisasi perempuan disini menjadi penting untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kami menyerukan kepada seluruh perempuan untuk bangkit dan bergerak dari ketertindasan dan ketidakadilan. Semangat Hari Perempuan Internasional ini,” jelasnya.
Komitmen Perempuan Cipayung Plus adalah Siap Mengawal pendampingan terhadap segala bentuk kekerasan pada perempuan; Siap mengawal kebijakan, khususnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Kesetaraan & Keadilan Gender; Siap mengawal keutuhan NKRI; Siap mengawal keberagaman dalam berbangsa dan bernegara; Siap mengawal Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga masyarakat yang berkeadaban; Siap mengawal kebijakan negara dalam memaksimalkan kemandirian perempuan; dan Siap mengawal setiap agenda dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan yang berlandaskan keadilan dan Siap mengawal keterwakilan perempuan di berbagai sektor kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berikut delapan tuntutan aktivis perempuan Cipayung Plus.
1. Stop pemiskinan terhadap perempuan
2. Stop segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan;
3. Stop pernikahan dini;
4. Stop penegakan hukum yang tidak berkeadilan gender;
5. Stop ketidakberpihakan pendidikan dan kesehatan bagi perempuan;
6. Stop human Traficking dan berikan perlindungan utk buruh migrant;
7. Stop tindakan represif aparat terhadap perempuan kendeng dalam aksi penolakan pembangunan pabrik semen;
8. Stop birokrasi negara yang tidak melaksanakan pengarus utamaan gender.
(Isna W/Bidang Media KOPRI PB PMII)
Editor: Sulaiman
