krisis ekonomi jepang. Foto Ilustrasi/IST
krisis ekonomi jepang. Foto Ilustrasi/IST

Oleh: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

NUSANTARANEWS.CO – Nilai tukar 260 Yen/US Dollar pada tahun 1985, menjadi 130 Yen/U$ dalam tahun 1987, 160 Yen/US Dollar pada tahun 1990 dan pada puncaknya kurang lebih 80 Yen/US Dollar pada awal 1995 merupakan peristiwa terburuk. Dengan sistem moneter Jepang yang berdasarkan mata uang Yen, maka jumlah Yen yang dibukukan dalam sistem neraca perdagangannya menjadi semakin turun, sementara nilai propertinya di luar negeri menjadi rendah akibat konversi mata uang negara setempat terhadap Yen lebih lemah.

Baca:

Konsekuensi dari keadaan ini, maka properti yang dijaminkan oleh para investor Jepang kepada bank-bank Jepang menjadi bernilai lebih rendah dari pinjaman yang diberikan. Demikian pula hasil usaha yang diperoleh dari properti di negara tersebut menjadi lebih rendah dari yang diproyeksikan, sehingga tidak mampu mengembalikan pinjaman ke perbankan nasional Jepang.

Seluruh keadaan ini pada awalnya dipicu oleh kemajuan perekonomian Jepang yang menakjubkan dalam dekade 80-an, yang menyebabkan kepentingan politik Jepang cenderung sangat berat kepada suatu ekspansi besar-besaran di pasar dunia termasuk yang terbesar adalah Amerika Serikat, serta pada waktu yang bersamaan melakukan investasi besar-besaran di kawasan

Asia terutama Thailand dan Indonesia. Hal itu dapat dipahami karena Jepang sebagai negara kepulauan dengan frekuensi gempa terbesar di dunia adalah negara yang amat kaya dengan sumber daya manusia, namun pada saat yang sama relatif sangat miskin akan sumber daya alam. Alur kepentingan nasional inilah yang membawa Jepang kepada suatu orientasi keputusan politik bagi pembentukan infrastruktur pasar raksasa di Amerika pada era 1970-an dan antara lain investasi dalam skala besar di Indonesia, yang kesemuanya berkontribusi menjadikan Jepang sebagai negara super power ekonomi dunia.

Dengan tekanan ekonomi yang dialami akibat menguatnya nilai mata uang Yen secara terus menerus telah mendorong pemerintah Jepang melakukan suatu upaya raksasa. Inti persoalan utama yang dibaca adalah problem struktural dalam masalah demografi, dan kebebasan finansial penduduk Jepang. Dengan menyadari bahwa sumber daya manusia adalah faktor penentu dalam perekonomiannya, maka diprediksikan akan terjadi masalah ketika statistik justru menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan kelahiran di Jepang saat itu hanya 1,4 anak/ keluarga, sehingga hal tersebut dianggap terlalu rendah untuk mampu meningkatkan jumlah populasi guna mendukung industrinya.

Sementara jumlah manula terus bertambah dari waktu ke waktu dikarenakan semakin membaiknya tingkat kesehatan, sehingga diperhitungkan pada tahun 2013 angkatan kerja akan menyusut dengan cepat dan diestimasikan bahwa Jepang akan kehilangan 9 juta pekerja pada tahun 2025. Apabila kecenderungan ini terus berlanjut, maka tidak ada jalan lain diperlukan upaya yang sangat besar untuk meningkatkan produktivitas per kapita penduduk Jepang setinggi mungkin guna tetap memelihara standar hidup mereka.

Untuk itu pemerintah Jepang mengumumkan suatu keputusan politik, yaitu mencanangkan program Reformasi Big-Bang, yang intinya adalah deregulasi di bidang institusi keuangan, di mana sejak 1 April 1998 seluruh transaksi lembaga keuangan di luar dan di dalam negeri akan dibebaskan dan semua warganegara akan diizinkan untuk membuka rekening Yen di semua Bank Asing (non Bank Jepang) untuk pertama kalinya. Dengan kata lain warganegara Jepang didorong untuk lebih mandiri, meningkatkan produktivitasnya dengan mau meminjam uang di bank asing, namun pada saat yang bersamaan sistem perbankan Jepang sejak saat yang ditetapkan tersebut akan bersaing dengan bank asing terutama di negara dimana kepentingan bisnis Jepang paling berorientasi.

Dalam memberikan gambaran tentang tatanan ekonomi dunia yang baru pada saat ini, tidaklah bisa dilepaskan dari kemajuan sistem informasi yang canggih serta mengglobal yang mendukung proses peredaran uang di dunia. Perkembangan ekonomi dunia yang semakin maju dan mengglobal, telah menimbulkan konsekuensi terbentuknya infrastruktur pendukung di pusat-pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hongkong, Tokyo, London, Frankfurt, New York, yang didukung oleh perkembangan jaringan informasi sistem keuangan global, telah mampu menggerakkan (transfer) dana dalam jumlah yang spektakuler serta dalam hitungan detik. (bersambung)

Komentar