Foto Ilustrasi Menjaga Keamanan dan Kesejahteraan Bangsa/Foto IST
Foto Ilustrasi Menjaga Keamanan dan Kesejahteraan Bangsa/Foto IST

Oleh: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin

NUSANTARANEWS.CO – Dalam dekade terakhir abad ke-20 tatanan geopolitik dunia diwarnai dengan saratnya kepentingan nasional dari negara-negara super power ekonomi untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran bangsanya. Perwujudan dari seluruh upaya ini tampak pada cara dan tingkah laku ekonomi dalam berinteraksi dengan negara lain di dalam pergaulan internasional.

Perkembangan ilmu dan teknologi, terutama sistem teknologi informasi yang diimbangi oleh globalisasi aktivitas finansial menjadi “platform” baru pola interdependensi negara-negara maupun kelompok ekonomi adikuasa di dunia. Titik kulminasi dari bertemunya berbagai kepentingan di era paska perang dingin ini telah bernuansa pada suatu kondisi krisis di kawasan Asia pada periode tahun 1997 dan tahun-tahun selanjutnya, yang berkontribusi kepada kerusakan tatanan perekonomian lama yang mengimbas pada sistem sosial, politik dan ekonomi negara di kawasan Asia dan memunculkan wajah baru reformasi tatanan politik ekonomi.

Di Indonesia gambaran dari akibat pengaruh situasi politik ekonomi kawasan tercermin pada runtuhnya sendi-sendi perekono­mian bangsa di awal krisis, yang segera menerjemahkan diri pada krisis sistem politik dan ketatanegaraan. Krisis di Indonesia telah mengubah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta bercorak multidimensi, sehingga pada gilirannya menyentuh hajat hidup rakyat yang bernuansa pada masalah kesejahteraan dan keamanan.

Dengan melakukan kajian interaksi peran keamanan dan kesejahteraan, yang merujuk baik kepada konsepsi Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara maupun melalui telaah berdasarkan data empirik, diperoleh titik fokus sasaran upaya penanganan akibat krisis, yang diformulasikan ke dalam suatu langkah prioritas penyelesaian masalah.

Berdasarkan pertimbangan seluruh kondisi lingkungan strategis global maupun regional, dan mengacu kepada kondisi faktual bangsa pada saat ini, maka suatu strategi penangkalan untuk mengatasi krisis dapat dirumuskan dengan pendekatan aspek kesejahteraan dengan titik berat dekonsentrasi aktivitas ekonomi dan aspek keamanan dengan titik berat intelijen ekonomi secara seimbang dan harmonis.

Dengan didukung oleh visi dan komitmen kebangsaan yang kuat, suatu pendekatan simultan pada masalah kesejahteraan dan keamanan yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat Indonesia, diharapkan akan membawa kepada suatu solusi pemecahan masalah krisis ekonomi.

Pengaruh Situasi Lingkungan Strategis

Dengan berakhirnya era perang dingin di dunia, maka wujud dari kepentingan politik negara-negara besar di dunia mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Bentuk pergeseran ideologi yang biasa diikuti oleh konflik militer terbuka telah beralih kepada suatu bentuk pergeseran ekonomi dengan orientasi yang berfokus kepada kepentingan nasional maupun regional negara raksasa di dunia.

Bentuk kepentingan politik yang bermuara pada tekanan ekonomi ini semakin memperlihatkan kecanggihannya dari waktu ke waktu, yang pada titik kulminasinya adalah dengan penggunaan komoditi paling besar dan paling kritis di dunia yaitu “mata uang”, sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Dalam pertengahan dekade terakhir abad ke-20, beberapa negara raksasa ekonomi maupun kelompok ekonomi di dunia, secara bersungguh-sungguh telah mempersiapkan upaya besar dalam menghadapi kecenderungan ekonomi global dikaitkan dengan kepentingan nasional maupun regionalnya, sekaligus guna mengantisipasi era ekonomi dunia yang terbuka pada milenium ketiga.

Berbagai perjanjian multilateral di bidang perdagangan bebas, seperti GATT dan WTO, diratifikasi. Demikian pula kelompok negara pendukung ekonomi masa depan yang terbuka seperti NAFTA, APEC, yang disponsori oleh Amerika, secara bertahap dan berkesinambungan melakukan pertemuan dan membuat perjanjian kerjasama guna membentuk suatu kesepakatan bagi proses terjadinya infrastruktur pasar bebas pada akhir dekade abad 20 serta di awal milenium baru.

Krisis ekonomi di Asia yang diawali dari suatu situasi krisis ekonomi di Korea pada awal tahun 1997, tidak dapat dipisahkan dari kombinasi kebijakan pemerintah setempat dengan situasi keuangan global yang begitu likuid. Masuknya dana jangka pendek dari para investor dunia, yakni para Fund Manager, di mana dana tersebut biasa dinamakan sebagai hot money, telah melebihi daya tampung perekonomian negara setempat.

Pemberlakuan infrastruktur pasar bebas ini, tanpa disadari memengaruhi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang sangat bergantung kepada negara pemberi pinjaman dan fundamental struktur perekonomiannya masih menitikberatkan kepada komoditi-komoditi impor, serta struktur moneternya cenderung sangat bergantung pada kegiatan perdagangan luar negeri. (Red)

Komentar