NUSANTARANEWS.CO – Menteri Susi: Sumber Daya Laut Kita untuk Orang Kita! Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perairan Indonesia harus dikelola secara mandiri sebagai bentuk penegakan kedaulatan Republik Indonesia. Bahwa pengawasan penangkapan ikan secara ilegal selama ini telah menjadi salah satu fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Memang sejak awal, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menargetkan dalam beberapa tahun kedepan Indonesia harus terbebas dari penjarahan ikan yang dilakukan kapal-kapal asing yang selama ini mengeruk kekayaan laut kita.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Indonesia harus tegas memberantas maling-maling ikan, dan ini bukan urusan hubungan bilateral dengan negara-negara, tapi urusan Indonesia dengan pelaku pencuri yang maling ikan di laut Indonesia.
“Jadi kita harus berani, jangankan Tiongkok, Thailand sama Amerika sekalipun kalau mereka maling ya harus kita lawan,” tegasnya.
Menteri Susi menjelaskan bahwa selama ini banyak kapal asing masuk Indonesia, bertahun-tahun mengeruk SDA laut kita, ini yang harus diberantas. Untuk itu perlu dukungan masyarakat dan media untuk terus mengekspose agar mereka tahu sikap tegas Indonesia. Dampak sikap tegas kita cukup signifikan, seperti diperairan Natuna, dari 1200 kapal asing yang selama ini leluasa mengeruk ikan, kini tinggal 138 kapal saja yang terpantau.
Capaian tersebut harus terus dilanjutkan, untuk itu perlu usaha keras semua pihak, TNI, Polri, departemen dan masyarakat saling bahu membahu agar kapal asing yang mengeruk kekayaan berupa ikan dari laut Indonesia ini bersih dan tidak ada lagi, sehingga kekayaan laut sepenuhnya bisa dinikmati rakyat Indonesia sendiri.
“Kita ingin sumber daya laut kita ditangkap dan dikelola oleh orang kita dan untuk orang kita,” kata Menteri Susi dalam keterangan tertulisnya.
Susi juga memaparkan, bahwa Indonesia ingin hidup bersama berdampingan dengan negara-negara tetangga dan hidup rukun, akan tetapi semua harus saling menghormati. Ia mempersilakan pihak asing untuk investasi di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, tetapi hanya untuk pengolahan. Sedangkan aktivitas penangkapan ikan, sepenuhnya milik pelaku perikanan Indonesia. (Banyu/Ed)
