Connect
To Top

Menteri Luhut: Freeport Jangan Terlalu Banyak Ngatur!

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah daerah dan suku di Papua akan mendapat bagian 5 persen saham PT Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi 51 persen. Namun, Luhut menyampaikan bahwa bagian 5 persen saham Freeport itu akan berbentuk dividen.

Pemerintah kini mendorong perusahaan tersebut untuk mengubah status izin usahanya dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Dengan perubahan tersebut maka PT Freeport wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 persen dan membangun smelter.

Menurutnya, ada tiga masalah utama yang menjadi perhatian pemerintah yang pertama tahapan divestas saham, pembangunan smelter dan ke tiga mengenai aturan pajak. “Kita 51 persen dan Freeport 49 persen, nanti akan joint management tapi yang memimpin Indonesia. Kira-kira seperti itulah, seperti perusahaan yang profesional,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Kalau mau dia(Freeport) pajak naildown (tetap) bayarlah pajak 42 persen sampai 20 tahun itu, ya bayarlah itu. Padahal kan pajak kita cenderung menurun,” imbuh Luhut.

Meski demikian, Luhut mengaku, pemerintah tidak akan melupakan rakyat Papua. Sebagian saham tersebut akan digunakan untuk pembangunan daerah itu agar masyarakat setempat bisa merasakan dampak adanya tambang Freeport disana.

“Kita kasih 5 persen untuk Pemda dan masyarakat Papua. 5 persen ini angkanya juga cukup besar. Tapi kita juga arahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan lainnya. Jadi kita tata lagi supaya betul-betul dampak kehadiran Freeport di Papua bisa dirasakan rakyat,” ungkap dia.

Pihak Indonesia kini hanya dapat berharap adanya keseimbangan terhadap kerjasama dengan Freeport setelah puluhan tahun perusahaan itu menggali sumber daya alam di Indonesia.

“Kalau negosiasi jangan dong kamu atur kami. Kami yang atur, karena spiritnya kesetaraan. Apa yang sudah kau ambil dari perut bumi kita, jangan kau hitung-hitung dong, itu milik Indonesia. Kau bayar royalti, baru boleh ambil. Intinya jangan terlalu banyak ngaturlah,”  ucap Luhut.

Reporter: Richard Andika

Komentar