Berita Utama

Menolak Lupa, Ketika Ulama Jadi Tumbal Arogansi Komunis

Ribuan Masyarakyat Tuntut Bubarkan PKI. Foto Istimewa/Nusantaranews
Ribuan Masyarakyat Tuntut Bubarkan PKI. Foto Istimewa/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Wasekjen PBNU KH Abdul Mun’im DZ dalam kesempatan bincang-bincang dengan Nusantaranews, menekankan untuk senantiasa menolak lupa terhadap peristiwa mengerikan kala Partai Komunis Indonesia (PKI) membantai para ulama.

Menurut Mu’im, pembantaian ulama oleh PKI berawal ketika PKI tidak mengakui revolusi kemerdekaan 1945 yang dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta. Sebaliknya PKI mendeklarasikan revolusi sendiri tahun 1948.

“Nahdlatul Ulama (NU) selalu melakukan dukungan penuh terhadap Bung Barno dan Hatta dalam membangun bangsa Indonesia. Sementara PKI malah membuat gerakan perlawanan dan mencoba untuk melakukan gerakan coup d’État (kudeta) terhadap posisi dari Bung Karno dan Bung Hatta,” kata Abdul Mun’im DZ.

NU dianggap sebagai musuh yang sangat berbahaya oleh PKI, karena secara kuantitas NU merupakan organisasi yang mempunyai basis massa besar. Ditambah kiyai mempunyai pengaruh kuat terhadap warga NU.

“Maka tak mengherankan jika NU dianggap sebagai batu sandungan oleh PKI. Situasi ini membuat PKI menempuh jalan dengan menculik para kyai dan membunuhnya,” ungkapnya.

Sedangkan perencanaan kudeta yang dilakukan PKI terhadap pemerintahan yang baru diproklamirkan, sudah dikonsep dengan sangat matang. Pemberontakan dimulai dengan melakukan pengambil-alihan keresidenan-keresidenan di berbagai daerah. Strategi tersebut dilakukan untuk melumpuhkan pemerintah pusat.

Gerakan revolusi yang dilakukan PKI tersebut banyak menimbulkan korban jiwa, seperti dari unsur pemerintahan, unsur militer dan rakyat sipil. Tahun 1950-an, PKI kembali melakukan sabotase dengan membuat pemogokan masal pada perusahaan-perusahaan, sehingga berdampak sistemik pada lumpuhnya roda perekonomian. Peristiwa sabotase ini dikenal dengan sebutan ‘Razia Agustus 1951’. Perlakuan PKI membuat Bung Karno marah.

Pada tahun 1955 karena status PKI sebagai partai resmi, akhirnya PKI ikut serta dalam Pemilu. Banyak anggota PKI yang menjadi dewan konstituante dan anggota DPR. PKI menginginkan untuk menjadi menteri hanya saja dihalang-halangi oleh NU. NU marah dengan Bung karno ketika Bung karno ingin memasukkan PKI ke dalam kabinet (menjadi menteri) dengan luka lama yang dimiliki oleh NU, itu salah satu alasannya.

Sementara itu, tahun 1960-an karena dinamika politik yang sedang terjadi, para anggota PKI pun akhirnya masuk ke jajaran menteri. Dalam kabinet, PKI bersifat low profil. PKI tidak berani bersikap keras karena di dalam kabinet juga ada NU.

“Masuk tahun 65an, terjadi revolusi berdarah (revolusi borjuis) seperti yang diketahui oleh orang-orang ada rangkaian antara 48 dengan 65, bahwa PKI ingin melakukan gerakan coup d’État (kudeta) terhadap Soekarno. Lagi-lagi NU menghalangi rencana itu,” tandasnya. (red-01/Uck/Erc)

Komentar

To Top