LUhut B Pandjaitan di podium acara The 15th World Renewable Energy Congres (WREC) 2016/Foto Andika
Luhut B Pandjaitan di podium acara The 15th World Renewable Energy Congres (WREC) 2016/Foto Andika/NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO – Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bentuk Kerjasama Pemerintah-Swasta atau Public Private Partnership (PPP) bisa saja diterapkan pada pembangunan kereta listrik semicepat Jakarta-Surabaya.

“Kami sudah mendiskusikan dengan Bappenas tentang alternatif ini. Bisa saja kita mengundang sektor swasta untuk bersama-sama¬† membiayai proyek ini, dan kami akan membicarakan hal ini kembali sebelum saya berangkat ke Jepang minggu depan,” kata Luhut melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondent Club di Jakarta, Kamis (15/12/2016).

Menurutnya, hal ini dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek tersebut karena mulai tahun depan pemerintah akan menggunakan sebagian besar dananya untuk pembangunan di daerah-daerah terpencil dan di luar pulau Jawa.

“Kalau dibebankan kepada pemerintah, (proyek) ini akan menambah utang pemerintah.¬† Menjadi beban APBN. Kebijakan pemerintah saat ini, tidak ingin menggunakan terlalu banyak dana pemerintah di Jawa. Kami akan menggunakannya untuk pembangunan di luar Jawa dalam rangka pemerataan pembangunan,” ucap Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya proyek tersebut kepada sektor swasta. “Karena rel keretanya itu milik pemerintah, kami tidak mau melanggar aturan. Jadi bukan business to business,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Jepang, menurut Menko Luhut, dirinya akan membahas kerja sama antara Badan Kerjasama Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Departemen Perhubungan dalam rangka pembuatan studi kelayakan.

“Pemerintah Jepang, lewat JICA akan memberikan grant untuk membiayai studi tersebut,” tutur Luhut. (Andika)

Komentar