NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok divonis hukuman 2 tahun oleh majelis hakim dalam kasus penistaan agama. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan tak ada pelantikan Gubernur lain pengganti Ahok setelah dinonaktifkan. Melainkan langsung menunjuk Wakil Gubernur( Wagub) Djarot Hidayat Syaifullah sebagai pelaksana tugas (Plt)
“Pemberhentian pak Ahok, nanti akan menunjuk wagub sebagai Plt sampai Oktober. Saya kira ini masalahnya cukup, tidak ada pelantikan. Sama juga kaya gubernur Riau, Banten, Sumut, sama juga,” ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa, 9 Mei 2017.
“Supaya jalannya pemerintahan di DKI sampai pelantikan gubernur oleh Kemendagri akan menugaskan wagub DKI sebagai Plt gubernur DKI Jakarta sampai Oktober habis masa bakti pasangan pak Ahok dan Djarot,” imbuh Tjahjo.
Simak: Asep Sutandar Benarkan Ahok Akan Ditahan di Rutan Cipinang
Dalam sidang putusan kasus penistaan agama oleh Ahok,dari fakta persidangan yg sudah diikuti bahwa Ahok didakwa dengan pasal 156a KUHP yang memberi hukuman maksimal 5 tahun atau pasal 156 KUHP maksimal 4 tahun.
Menurut Tjahjo, vonis 2 tahun penjara terhadap Ahok ini termasuk dalam kategori pidana umum. “Statusnya ditahan. Jelas tadi kita ikuti juga, apa yg disampaikan hakim.”
Tjahjo menjelaskan, berdasarkan pasal 65 ayat 3 UU nomor 23/3014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2.
Simak: Ahok Ajukan Banding Atas Vonis Hakim
“Kalau tidak ditahan, ancaman hukumannya berapapun yang bersangkutan bisa menjalankan tugas pemerintahannya sampai putusan hukum tetap. Tapi kalau diputuskan ditahan berarti yang bersangkutan tak bisa melaksanakan tugas sehari-hari,” papar dia.
Pewarta: Richard Andika
Editor: Achmad Sulaiman
