NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017. Rapat koordinasi tersebut mengusung tema Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia untuk Mewujudkan Konektivitas, Kedaulatan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyampaikan laporannya bahwa seluruh pembangunan fisik wilayah perbatasan sudah selesai.
“Pembangunan infrastruktur ekonomi 99 persen sudah selesai. Untuk tahun anggaran 2018 ini adalah pembangunan infrastruktur sosial,” kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
Menurut Tjahjo, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan bisa terwujud berkat kerja sama antara sejumlah lembaga dan kementerian. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Terselesaikannya pembangunan fisik kawasan perbatasan, kata Tjahjo, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam sidang itu, Jokowi menekankan bahwa pembangunan fisik kawasan perbatasan harus selesai dalam waktu dua tahun.
Selain itu, lanjut Tjahjo, rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 ini untuk mempersiapkan pembangunan infrastruktur sosial dan pertahanan untuk kawasan Natuna, Morotai, Bitung dan sejumlah kawasan di Kupang, NTT.
“Ini saya kira 2018 (pembangunan infrastruktur sosial dan pertahanan) sudah bisa selesai dengan baik,” ucapanya.
Reporter: Ricard Andika
