Menteri Perdagangan(Mendag) Enggartiasto Lukita. Foto Andika/Nusantaranews
Menteri Perdagangan(Mendag) Enggartiasto Lukita. Foto Andika/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengungkapkan menolak permintaan nota kesepakatan impor beras dari sejumlah negara, seperti Pakistan, India, Myanmar, dan Kamboja. Sebab, kata dia, ketersediaan beras dalam negeri di Perum Bulog masih aman.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan Perum Bulog per 30 Desember 2016, stok beras di gudang Bulog mencapai 1,73 juta ton, atau setara dengan kebutuhan konsumsi 6,6 bulan. Terdiri dari stok public service obligation (PSO), atau beras sejahtera, cadangan beras pemerintah, dan beras komersial.

“Yang terjadi sekarang, para Mendag dari Pakistan, India, Myanmar, dan Kamboja, meminta perbarui dan tanda tangani MoU (Memorandum of Understanding) jual beras. Saya sampaikan, kami sementara ini belum berpikir untuk impor beras,” ujar Enggar dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Enggar mengatakan, dari hal itu Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman pun tidak memberikan rekomendasi impor. Terlebih lagi, kata Enggar, permintaan sejumlah negara tersebut untuk lakukan impor cenderung menyimpang.

“Mereka berpesan hanya sekadar MoU, mereka minta tolong tanda tangani saja. Ini untuk konsumsi politik. Saya enggak berani tanda tangan, kalau enggak ada izin Mentan,” kata Enggar.

Menurutnya, penolakan tersebut sejalan dengan langkah strategis pemerintah Indonesia yang bertekad untuk swasembada pangan, di mana Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian bersinergi untuk meningkatkan produksi.

Tentunya hal itu didukung bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat desa dalam bidang pertanian.

“Kami harus jaga mata rantai pasok. Ini yang membentuk harga berlebihan. Kami ajak bicara distributor desa, agar tidak ambil untung berlebihan. Beberapa komoditas telah kami lakukan (pembicaraan dengan pelaku usaha), sehingga mata rantai akan diatasi dengan harga yang kita tetapkan,” ucapnya.

Sementara itu, sebagai bagian dari upaya swasembada pangan, pihaknya akan evaluasi Sistem Resi Gudang (SRG), karena pada 2016 hampir 50 persen barang tersedia, tetapi tidak terdistribusi secara merata.

“Salah satu masalah ada di SDM (sumber daya manusia). Kedua, supporting perbankan dan fasilitas yang tersedia. Sehingga, ke depan SRG kita targetkan dengan paket yang lengkap, kualitas, dan kuantitasnya biar bisa berjalan,” tutur Enggar. (Andika)

Komentar