Presiden Jokowi pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12/2016)/Foto Andika / NUSANTARAnews
Presiden Jokowi pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12/2016)/Foto Andika / NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pada kesempatan KTT Indian Ocean Rim Association (IORA), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa situasi batas (era bordeles) saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat merupakan tantang baru globalisasi era mellenial. Untuk itu dirinya menganggap saat ini Indonesia sesungguhnya perlu menggalang internasionalisasi.

Bagi Jokowi, gelaran KTT IORA adalah salah satu bentuk penggalangan internasionalisasi yakni dengan mengusung kerjasama bidang ekonomi dan politik. Namun disaat yang sama konstalasi peta ekonomi global sebaliknya justru tengah gencar-gencarnya menerapkan kebijakan proteksionisme.

Dengan kata lain, spirit kebijakan inklusi global yang belakangan ini didengungkan mulai dari KTT Davos, AEoI di negara G20, World Economy Forum (WEF) di Afrika hingga IORA tak berbanding lurus dengan jalan politik dalam negeri di nagara-negara penggagas keterbukaan ekonomi global tersebut. Sebut saja seperti China, Jerman, Amerika Serikat, Inggris (United Kingdom), Arab, India, Rusia, Turki dan beberapa negara maju lainnya.

Di tengah semarak bisikan tentang keterbukaan ekonomi global di negara-negara kelas dua dan ketiga, layaknya forum AERoI misalnya, namun beberapa negara adidaya justru memilih untuk menutup diri dan menempuh jalan proteksionisme gaya masing-masing. Dengan kata lain, mereka ini diam-diam menerapkan proteksionisme namun dengan lantang mendengungkan kampanye ekonomi inklusi global.

Contoh paling nyata adalah China dengan gagasan ekonomi inklusi globalnya mampu membius dan melelapkan banyak negara dunia, khususnya di Asia Tenggara  dan juga di kawasan Afrika. Namun saat bersamaan, negara Tirai Bambu ini justru tampak sangat tertutup dan hati-hati untuk urusan dalam negerinya.

Direktur Anggaran Belanja Militer dan Pertahanan SIPRI, Aude Fleurant mengaku sangat kesulitan untuk memperoleh informasi sirkulasi di China.  Kesulitan terbesar yang dihadapi adalah minimnya transparansi dalam laporan keuangan konglomerasi Cina.

Tak hanya itu, Cina juga tengah memberlakukan UU baru yang melarang perusahaan media asing untuk mendistribusikan konten secara online, tanpa persetujuan pemerintahan Cina. Sejak 2015 silam, Cina juga telah memblokir akses situs berbahasa Inggris.

Berdasarkan laporan dari GreatFire.org, mengatakan saat ini Cina telah memblokir Google, Tumblr, Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Artinya kebijakan proteksionisme memang tengah dibangun secara besar-besaran di negara-negara maju seiring memasuki era bordeless.

Dalam konteks ini proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang dimaksudkan untuk melindungi produsen dalam negeri. Oposisi biner proteksionisme adalah perdagangan bebas. Banyak negara mendukung perdagangan bebas, namun bersamaan dengan itu, ia juga menerapkan proteksionisme.

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antarnegara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang uuntuk menciptakan persaingan adil (menurut para pendukungnya) antara barang dan jasa impor maupun dalam negeri.

Penulis: Romandhon

Komentar