Ekonomi

Membangun Lumbung Pangan di Perbatasan Tak Mudah

kondisi perbatasan/Foto via rmoljabar
kondisi perbatasan/Foto via rmoljabar

NUSANTARANEWS.CO – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berencana membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan wilayah agar tak impor hal tersebut dilakukan untuk memudahkan ekspor.

“Kita membangun lumbung pangan di perbatasan, di Kepulauan Riau perbatasan Singapura dan Entikong perbatasan Malaysia. Kepulauan Riau itu 71 tahun tidak ada padi di sana bagaimana tidak selundupan. Padahal Singapura tidak punya sawah, tapi selundupannya dari Singapura ke Kepulauan Riau,” ujar Amran di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Menurutnya, dengan adanya lumbung pangan di perbatasan, ekspor pangan tidak memerlukan waktu yang lama. “Rumusnya sederhana tapi tidak dikerjakan. Kalau kita tanam di perbatasan, ekspor tinggal lempar. Seperti bawang sambil tanam langsung kita lempar ke sebelah. Biar sebelah langsung lempar dolar ke kita,” kata Amran.

Namun kendati demikian, seorang pengamat Pertanian yang juga guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengatakan, pengembangan pertanian di perbatasan hal yang baik namun tidak mudah untuk melakukannya.

Berkaca dari masa lalu, kegagalan untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai lumbung pangan seringkali gagal. “Dulu saya pernah mengunjungi Natuna, disana pernah dikembangkan pertanian sampai akhirnya gagal total pada tahun 80-an,” ujar Dwi Andreas saat dihubungi Nusantaranews.

Menurutnya, kegagalan itu salah satunya dikarenakan budaya setempat tidak terbiasa dengan budaya menanam padi.” Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, kata dia.

Selain itu, agroklimat juga berpengaruh terhadap lokasi tanam. “Ketika agroklimat tidak memenuhi ya tidak perlu dipaksakan karena selain cost sangat tinggi juga risiko kegagalannya tinggi,” imbuhnya.

Menurut dia, di beberapa wilayah okupasi tersebut, petani atau yang mengembangkan bukannya mendapatkan keuntungan tapi malah rugi. Sebab, biaya usaha tani sangat tinggi sedangkan harga yang mereka terima cukup rendah sehingga merugi. “Sudah banyak contoh yang mengalami kerugian besar terkait pengembangan padi,” ungkapnya.

Dwi Andreas berujar, pemerintah harus berhati-hati terkait pengembangan tanaman pangan, sebab dikhawatirkan hal itu nantinya hanya sebatas proyek. (Richard)

Komentar

To Top