IMF di Indonesia/Foto Ilustrasi/Nusantaranews
IMF di Indonesia/Foto Ilustrasi/Nusantaranews

Oleh: Agus Setiawan

Skema IMF di Indonesia

Nah, yang lebih jahat lagi adalah ketika Organisasi Internasional itu menjadi alat untuk menghancurkan ekonomi suatu negara dengan istilah bantuan pemulihan ekonomi suatu negara. Kasus pemulihan ekonomi Indonesia oleh IMF sejak 1997 silam adalah contoh paling jelas dari kerja sistematis kekuatan asing menghancurkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Sebuah bentuk Perang Asimetris yang dilancarkan Presiden Clinton untuk menggusur Presiden Soeharto.

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada 1997, benar-benar tidak terprediksi sebelumnya. Furman dan Stiglitz (1998), melihat bahwa di antara 34 negara bermasalah yang diambil sebagai sample penelitian, Indonesia adalah negara yang paling stabil bila terkena krisis. Fundamental ekonomi Indonesia diyakini cukup kuat untuk menahan efek krisis moneter tersebut.

Menurut Dr. Steve Henke, salah satu dari 25 tokoh yang paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes 1988, mengatakan bahwa krisis moneter Indonesia dimulai ketika jatuhnya nilai rupiah pada 14 Agustus 1997, ketika pemerintah mengambangkan nilai rupiah, suatu kebijakan yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari IMF. Tekanan terhadap rupiah semakin meningkat pada bulan-bulan berikutnya, dan kemudian Indonesia secara resmi mengundang IMF dengan perjanjian pertama pada akhir Oktober 1997.

Sebenarnya, kebijakan pertama dalam persetujuan itu adalah menutup beberapa bank, yang menyebabkan kepanikan finansial yang memicu pelarian modal ke luar negeri (capital flight) dengan cepat. Pada mulanya rupiah sedikit melemah setelah pemerintah mengambangkannya pada bulan Agustus, sehingga banyak perusahaan swasta dengan utang dollar mulai membeli dollar dan menjual rupiah. Dengan demikian, rupiah mulai melemah. Pada awal Oktober, Indonesia mulai menampilkan IMF ke atas panggung. Aksi pertama IMF adalah menutup 16 bank pada 1 November 1997 yang notabene adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh keluarga cendana dan kroninya. Misalkan, sebut saja putra Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, sebagai pemegang saham Bank Andromeda. Ada Ponco Sutowo, putra bekas Dirut Pertamina Ibnu Sutowo yang menjadi pemegang saham Bank Pacific. Selain itu, ada pula pengusaha pribumi kondang Probosutedjo, yang juga saudara Pak Harto, pemilik Bank Jakarta. Ada juga Titiek Prabowo yang menjadi salah satu pemegang saham Bank Industri, dan seterusnya. Tetapi, langkah itu justru menyebabkan kepanikan finansial dan mempercepat pelarian modal ke luar negeri. Dengan demikian, rupiah semakin tertekan.

Kemudian, pemerintah menandatangani perjanjian kedua dengan IMF, yang seharusnya bisa menstabilkan rupiah pada Januari. Perjanjian ini, seperti yang pertama, tak berisi satu pun usaha untuk menstabilkan rupiah. Semua perjanjian itu dirancang untuk mematahkan kapitalisme perkoncoan (crony capitalism) Soeharto dengan reformasi struktural ekonomi makro dalam jangka panjang. Tapi, memang tak ada satu pun poin yang ditujukan untuk menstabilkan rupiah.

Krisis berkepanjangan yang terjadi di Indonesia ternyata memang diciptakan oleh AS melalui tangan IMF dengan tujuan menjatuhkan Presiden Soeharto. Hal tersebut di akui sendiri oleh Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus dalam wawancara dengan The New York Times, bahwa IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia. “Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” aku Camdessus. Pengakuan Camdessus ini menjadi bukti bahwa ada kekuatan asing yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi negara maju dan kuat ekonominya.

Sejak awal, Presiden Soeharto ternyata sudah menyadari ada ketidakberesan dengan program pemulihan IMF dan kemudian mencoba mencari solusi lain. Pada akhir Januari 1998, Presiden Soeharto mengundang Dr. Steve Hanke yang menawarkan proposal CBS. Soeharto sangat senang, dan segera menginstruksikan Menteri Keuangan Mar`ie Muhammad, Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pemberlakuan “Currency Board System.”

Solusi CBS langsung ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Clinton dan IMF dengan alasan akan mengganggu konsistensi reformasi ekonomi Indonesia. Michel Camdessus mengancam Presiden Soeharto bahwa dia akan menangguhkan pinjaman IMF sebesar US$43 miliar apabila tetap melanjutkan program CBS. Tapi anehnya, pelaksanaan CBS di negara lain, seperti Argentina yang juga pasien IMF, dibolehkan. Begitu juga kontrol devisa yang dijalankan oleh Chili, berjalan dengan baik. Begitu pula seandainya waktu itu Indonesia menjalankan skema CBS mungkin perekonomian Indonesia bisa selamat.

Merton Miller, seorang penerima Hadiah Nobel untuk Ilmu Ekonomi, mengatakan bahwa penolakan Presiden Clinton dan IMF terhadap CBS di Indonesia,“Bukan karena program CBS itu tidak berjalan, tapi justru kalau program itu berjalan maka Presiden Soeharto akan tetap berkuasa,” kata dia. Dan pernyataan itu diamini oleh mantan Perdama Menteri Australia Paul Keating. Keating mengatakan bahwa, “AS memang sengaja menggunakan krisis ekonomi sebagai alat untuk menjatuhkan Soeharto.”

Nah, apa akar permasalahan sesungguhnya yang membuat kemarahan besar AS kepada Presiden Soeharto? Penulis melihat ada tiga sebab yang bisa diperdebatkan. Pertama adalah ulah keluarga Soeharto yang mulai membangun oligarki bisnis bersama kroni-kroninya yang menggurita hampir di segala bidang usaha termasuk pertahanan keamanan. Kedua, tender-tender dan bisnis yang selama ini dimonopoli oleh korporasi transnasional AS mulai disingkirkan. Pak Harto mulai mengatur penunjukan langsung tender-tender yang strategis yang bernilai milyaran dollar untuk keluarga dan kroni-kroninya. Dan terakhir, Presiden Soeharto mulai membangkitkan kekuatan Islam di Indonesia melalui simbol ICMI.

Jadi jatuhnya Presiden Soeharto, bukan karena pecahnya elit perwira militer atau gerakan mahasiswa, tapi lebih karena skema perang asimetris yang dilancarkan AS melalui IMF. Dan seperti biasa, AS selalu menyiapkan siapa tokoh-tokohnya, serta figurannya, karena AS tidak ingin operasi kotornya diketahui publik. Meski begitu, pecahnya elit tentara menjadi kelompok “Merah Putih” dan kelompok “Hijau” memiliki koneksitas yang kuat dengan pensiun dininya Pangkostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI.

Kembali kepada IMF. Bayangkan AS melalui tangan IMF menaklukkan Indonesia tanpa senjata dan peluru, cukup dengan memakai skema hutang yang melumpuhkan Bank Sentral Indonesia (BI), yang memang merupakan titik lemah dalam strategi pembangunan Orde Baru. Dan untuk menghancurkan struktur dan fondasi ekonomi Indonesia IMF kemudian menggunakan skema Putaran Uruguay dengan alasan reformasi ekonomi, yakni liberalisasi, privatisasi dan kebebasan investasi. Akibat reformasi ala IMF ini, Indonesia pun langsung bangkrut menjadi negara miskin. Bukan itu saja, proteksi dan subsidi kepada pengusaha kecil harus dicabut karena haram hukumnya dalam kitab WTO. Bank-bank domestik yang dianggap sakit ditutup, dan sebagai gantinya didirikan cabang bank-bank asing. Disusul dengan semakin banyaknya restoran-restoran asing, perusahaan multinasional asing, dan sebagainya.

Seperti uraian di atas, AS gusar dengan ulah Presiden Soeharto yang berani menyerobot monopoli bisnis mereka di Indonesia, bahkan mulai membangkitkan kekuatan Islam, yang nota bene adalah musuh nomor satu AS. Nah, kepentingan inilah yang menyebabkan AS mendukung perlunya reformasi di Indonesia. Bukan karena masalah korupsi atau sikap otoriternya Presiden Soeharto. AS tidak peduli dengan semua itu. Karena AS memiliki “standar ganda” dalam politik luar negerinya. Bagi AS yang paling penting adalah bisa bekerjasama untuk keuntungannya atas nama kepentingan nasional.

Artikel Terkait: Membaca Ulang Perang Asimetris di Indonesia (Bag. 3)

Komentar