Berita Utama

Membaca Kembali Geopolitik Indonesia di Mata Cina

Target Cina di Indonesia, Mantan Dirjen KITSDA Kemenkeu: "End of Republic"?/Ilustrasi: NUSANTARAnews
Target Cina di Indonesia, Mantan Dirjen KITSDA Kemenkeu: "End of Republic"?/Ilustrasi: NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO, JAKARTA – Hubungan Cina-Amerika Serikat memang tengah memanas belakangan. Pasca naik sebagai Presiden AS, Donald Trump tak sungkan-sungkan mengkritik keras tindak tanduk Cina yang begitu agresif di ranah internasional. Sikap kritis dan keras Trump membuat Cina ketar-ketir, bahkan sampai muncul isu perang dagang (trade war) antar kedua negara. Isu perang dagang ini menyeruak ke permukaan menyusul kebijakan Trump ihwal tarif impor produk asal negeri Tirai Bambu akan dinaikkan 40 persen. Selain itu, trade war juga muncul akibat kebijakan Trump untuk produk asal Meksiko akan dinaikkan 30 persen.

China berulang kali mengecam kebijakan Trump. Pasalnya, Cina tengah berupaya keras membangun kerajaan ekonomi dan perdagangan dunia melalui program The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road. Sebuah tujuan ambisius untuk menciptakan koridor ekonomi skala global yang membentang lebih dari 60 negara. Misinya jelas, yakni mengintegrasikan negara-negara Asia, Eropa, dan juga Afrika. Baik darat maupun laut yang masuk dalam skema Jalur Sutra Baru Abad 21. Yang menggabungkan seluruh negara-negara sepanjang Jalur Sutra ke dalam Imperium Cina Baru. Dalam hal ini, Cina sangat berkepentingan untuk merangkul sedikitnya 60 negara di dunia guna memuluskan perdagangannya. Dengan tujuan ingin membantu negara lain dengan membangun basis industri. Itu sebabnya mengapa Cina memindahkan kegiatan produksinya ke luar negeri. Bahkan, berulang kali Xi Jinping menyatakan bahwa di abad 21 tidak ada negara yang bisa tumbuh sendirian.

Oleh karena itu, Cina kemudian mengambil inisiatif One Belt One Road sebagai sebuah skema untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi regional, secara terintegrasi, dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Cina He Yafei mengatakan bahwa skema Belt and Road Initiative berbeda dengan skema perdagangan bebas, terutama dalam soal integrasi ekonominya. Koneksitas dalam Belt and Road Initiative meliputi 5 hal, yakni konsultasi kebijakan, konektivitas infrastruktur, perdagangan bebas, sirkulasi mata uang lokal, dan hubungan people-to-people.

Melihat sepak terjang Cina yang sangat ambisius dan agresif ini, wajar kalau akademisi Jepang Masako Kuranishi mengingatkan agar berhati-hati terhadap gerakan Cina, terutama di Asia, dan tentunya di Indonesia. Sebab, Indonesia dinilai Cina memiliki posisi yang sangat strategis terutama dalam skema pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, baik secara geografi, demografi maupun geopolitik.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia bisa menjadi penghubung Cina dengan negara-negara Islam, sehingga Indonesia bisa memetik manfaat dari kerja sama dengan Cina. Sehingga bila Indonesia masuk mengikuti skema Jalur Sutra baru, maka Indonesia akan tergabung dengan jaringan produksi global. Otomatis akan membuka banyak kesempatan kerja dan peluang untuk meningkatkan standar hidup rakyat.

Seperti diketahui bahwa Cina berusaha mengentaskan kemiskinan di negerinya, dengan men-transmigrasi-kan bangsanya, termasuk pengusahanya ke luar negeri untuk diberdayakan. Cina bukan lagi mendirikan ‘Kampung Cina’ dalam skema Belt One Road-nya, tapi mulai mendirikan ‘Mega City‘ untuk rakyatnya di Jalur Sutra Baru, termasuk di Walini City, Jawa Barat. Bukan itu saja, bila Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung jadi direalisasikan, maka Cina akan mempunyai wilayah ‘otonomi khusus’ di Indonesia seluas seluas 534 hektare yang membentang dari Bitung sampai Minahasa Utara. Di mana Cina dengan mudah akan memindahkan bukan saja uang, tetapi aset, sumber daya manusia dan pabrik-pabriknya ke Indonesia. Termasuk para konglomeratnya.

Lalu bagaimana dengan Freeport? Melihat geopolitik Indonesia di mata Cina, tentu Negeri Tirai Bambu sangat berkepentingan untuk menguasai perusahaan raksasa di tanah Papua itu. Kasus Freeport sesungguhnya bukan persoalan sengketa bisnis an sich, melainkan juga erat kaitannya dengan persoalan geostrategic. Jika mau membaca lipatan sejarah masa lampau tentang pembebasan Irian Barat, maka kita akan menemukan irisan sejarah itu; sejarah tentang hukum ‘balas budi’. Sebagaimana diketahui, sejak beroperasi tahun 1967 negara tak mampu berbuat apa-apa atas keberadaan perusahaan yang telah berusia 50 tahun tersebut. Pasalnya, hukum ‘balas budi’ itu telah menyeret Indonesia pada pusaran arus politik ‘sandera’.

Dalam konteks ini, Joko Widodo sebagai presiden Indonesia harus mampu berpikir panjang tentang nasib bumi Papua ke depan. Pasalnya, sikap Jokowi yang memasang badan terhadap kasus yang tengah memanas di Freeport tentu tak lepas dari fakta kedekatan dan keintiman presiden dengan investor Cina selama dua tahun terakhir.

Sebab, sekali lagi, kasus Freeport tidak hanya sebatas motif bisnis melainkan juga masalah geostrategic. Sebuah pertaruhan yang sangat berisiko. Mengingat, AS tahu bahwa Indonesia di bawah Presiden Jokowi cenderung berpihak pada kekuatan Xi Jinping. Bukan tidak mungkin, diturunkannya 2.500 marinir Amerika ke Darwin belakangan ini salah satunya terkait erat dengan sengketa tanah Papua tersebut.

Apalagi, AS selalu aktif merespon geliat politik Cina di Laut Cina Selatan. Jika suatu saat situasi dan kondisi di Papua semakin tak terkendali, dan Indonesia tidak mampu mereduksinya, niscaya bukan perkara sulit bagi AS dan Australia sewaktu-waktu tampil sebagai ‘pahlawan’ untuk alasan menyelamatkan bumi Papua.

Untuk itu, Jokowi dan kroni-kroninya harus mengedepankan kejernihan akal menyikapi persoalan super serius ini. Sekali lagi, geopolitik Indonesia cukup strategis, kekayaan alam (SDA) melimpah-ruah serta posisi di antara dua samudera dan dua benua sesungguhnya memiliki ‘peran besar’ dalam interaksi global. Tapi, bangsa ini tidak mampu mengelola secara tepat dan baik atas ke-strategis-an posisi dan kekayaan yang dimiliki. Ilmu dan wawasan geopolitik di republik ini diabaikan, sehingga bangsa ini tidak memahami, tidak mensyukuri, tidak bisa mengelola dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan justru termarginalkan dalam kelimpahan SDA dan letak geografis negaranya.

Mengutip pernyataan Arief Pranoto, siapa sesungguhnya pembuat ‘bencana rakyat’ di Bumi Pertiwi ini? (Penulis: Eriec Dieda/Diolah dari berbagai sumber)

Komentar

To Top