NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional pro Demokrasi (LMND) Arif Hidayatullah menilai bahwa, ungkapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam seminar ekonomi Makro di kantor PT. Astra Internasional Tbk, terkait keinginannya untuk meminimalisir peran negara dalam kegiatan ekonomi dengan menyerahkannya kepada pasar adalah pemikiran yang keliru.
Pasalnya, kata Arif, jika dalam keadaan yang demikian itu terjadi, maka akan terjadi penguasaan sektor-sektor usaha secara monopoli oleh corporate-corporate yang memiliki modal lebih besar.
“UMKM Tidak akan mungkin mampu bersaing dengan perusahaan besar, itu adalah logika yang keblinger. Ibaratnya seperti anak kecil melawan orang dewasa. Hal yang sudah dapat kita pastikan hasilnya,” kata Arif kepada Nusantaranews, Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Lagi pula, tambah Arif, pemikiran semacam ini adalah pemikiran neolib tulen. Ia (Menkeu) menginginkan semua kebutuhan manusia tersentral dan diatur oleh segelintir orang. “Ini tentu sangat berbahaya,” ujarnya.
“Kita ambil contoh disektor agraria misalnya, namun ini akan berimbas pada hal lainnya. Dari data BPS 2016, sebanyak 65% penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada pertanian, namun rata-rata petani Indonesia hanya menguasai lahan seluas 0,3 hektare. Dalam laporan Bank Dunia pada Desember 2015 juga mengatakan bahwa 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2% orang,” sambung Arif.
Lebih lanjut ia menyatakan, konflik agraria seperti di pegunungan kendeng (Pt. Semen Indonesia), di cadasari, Banten (anak perusahaan mayora group) dan warga di NTT Eks Timor-timur akan mendorong mereka untuk berpindah ke kota-kota untuk menjadi buruh murah. Karena semakin banyaknya pengangguran, maka akan semakin rendah pula Upahnya.
“Jika sudah demikian, maka daya beli masyarakat menjadi rendah, selanjutnya tentu akan berdampak buruk pada roda perekonomian nasional,” tegasnya.
“Jika argumen ini timbul dikarenakan belum adanya tanda-tanda membaiknya perekonomian, maka solusinya adalah dengan menasionalisasi aset-aset strategis yang dimiliki oleh asing dan kaki tangannya, bangun industri nasional yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, berikan upah layak nasional, hapus hutang luar negeri serta wujudkan reforma agraria sejati,” kata Arif menambahkan.
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
