Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, dan Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari/Foto: Dok. Humas MPR
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, dan Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari/Foto: Dok. Humas MPR

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengaku kurang paham terkait mekanisme pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh pihak swasta atau asing.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Senin (10/4/2017) kemarin.

Namun, menurut Zulkifli, yang paling penting adalah sistem hukuman yang ada sekarang ini harus segera dievaluasi oleb para pemangku kebijakan terkait.

“Kalau sistem hukum kita masih seperti sekarang, semua orang dipenjarakan, maka berapa pun hebatnya penjara tak akan muat,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Pasalnya, Zulkifli mengatakan, sekarang ini rata-rata penjara telah melebihi kapasitas. Misalnya, kapasitas 1000 diisi 3000, atau kapasitas 3000 diisi 11.000.

“Begitu pula, kalau seseorang dihukum dengan sistem lapas sekarang, begitu keluar penjara dia malah pangkatnya naik,” ujarnya.

Zulkifli pun mencontohkan, kalau si napi adalah korban narkoba, namun begitu keluar dari lapas malah jadi pengedar, bukannya menjadi sadar. “Oleh karena itu perlu dievaluasi,” katanya tegas.

Sekadar informasi, Menkumham Yasonna Laoly, dalam Raker dengan Komisi III DPR RI memaparkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukam) sedang mengkaji kemungkinan Lapas dikelola oleh swasta. (DM)

Editor: Achmad Sulaiman

Komentar