NUSANTARANEWS.CO – Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan langkah baik pemerintah Indonesia untuk menuju clean government di zaman baru. Bukan itu saja, Pemerintah Indonesia kemudian juga menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) pada 20 September 2011. Disusul dengan diluncurkannya gerakan OGP Indonesia pada Januari 2012. Bahkan sejak September 2012 selama satu tahun, Indonesia menjadi salah satu supporting co. Dan lead chair OGP pada Oktober 2013.
OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. OGP secara alamiah menjadi modal utama setiap negara yang ingin survive mengarungi Gelombang Globalisasi Ketiga yang sudah di depan mata.
Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia bersama 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar untuk menjadi daerah percontohan pada OGP Subnational Government Pilot Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah percontohan mewakili Asia bersama kota Seoul, Korea Selatan, dan Tbilisi di Georgia.
Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka OGP ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak kemitraan OGP terbentuk di bulan September 2011. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana dicanangkan oleh setiap negara anggotanya. OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya sebagai konsekuensi logis dan alamiah dalam tatanan dunia baru yang lebih baik.
Di Indonesia, OGP dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. OGP melihat momentum gerakan keterbukaan di tingkat pemerintah daerah perlu diberi dukungan ekstra untuk membantu menyebarluaskan semangat keterbukaan dalam skala yang lebih luas. Semangat keterbukaan ini diharapkan dapat turut mendorong Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pemerintah di masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka. Itulah yang menjadi latar belakang utama peluncuran program percontohan ini. Proses seleksi OGP Subnational Government Pilot ini diikuti oleh lebih dari 40 pemerintah daerah dari 69 negara anggota OGP.
Sebagai informasi, Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership disingkat (OGP) adalah sebuah inisiatif multilateral bertujuan untuk mengamankan komitmen konkret dari pemerintahan-pemerintahan dalam mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan menuju zaman baru.
OGP secara resmi diluncurkan pada tanggal 20 September 2011 sepekan sebelum PBB memperingati hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) yang diperingati pada tanggal 28 September tiap tahunnya, ketika itu pemerintah 8 negara pendiri: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko, dan Norwegia, dengan dihadiri oleh presiden Barack Obama mensahkan Deklarasi Pemerintah Terbuka. (as)
