Connect
To Top

KTT G-20 Hanzhou: Menuju Tata Dunia Baru

NUSANTARANEWS.CO – Kegamangan situasi batas semakin menekan pertumbuhan ekonomi global, bahkan negara-negara maju dan berkembang mulai bingung dengan proyeksi pertumbuhan mereka memasuki 2017. Bila Inggris memutuskan Brexit, dan memproteksi diri, sebaliknya Jerman sebagai motor ekonomi Uni Eropa (UE) mulai menggeliat setelah dibanjiri oleh para pengungsi dari korban perang di Timur Tengah. Menarik untuk di cermati, bahwa Inggris dan Jerman setelah mengambil keputusan yang berbeda terhadap para imigran dan pengungsi mulai memperlihatkan geliat ekonomi di masing-masing negaranya. Bahkan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

Memang krisis global belum sepenuhnya pulih. Sejak krisis keuangan Asia yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997, telah menimbulkan kepanikan global seakan dunia akan runtuh. Seperti telah diketahui bahwa krisis moneter ini berawal dari Thailand yang dikenal dengan nama krisis Tom Yam Gung, yakni jatuhnya nilai mata uang baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan mata uangnya.

Pada waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar sampai-sampai negara Gajah Putih itu bisa dinyatakan bangkrut. Krisis ini kemudian menyebar menjangkiti nilai mata uang sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, bahkan mata uang Jepang pun ikut turun. Bursa saham dan nilai aset lainnya pun jatuh, dan utang swastanya naik drastis. Meski mulai pulih, namun pertumbuhan ekonomi setiap negara mengalami pelambatan.

Ditengah upaya pemulihan dari hantaman krisis moneter 1997, dunia kembali diguncang oleh krisis keuangan Amerika. Tepatnya 15 September 2008, ketika Leman Brothers di nyatakan bangkrut. Peristiwa kebangkrutan Leman Brothers menjadi catatan kelam dalam sejarah perekonomian Amerika Serikat. Leman Brothers adalah salah satu perusahaan investasi atau bank keuangan senior terbesar ke 4 di Amerika serikat. Kebangkrutan Leman menjadi awal dari drama krisis keuangan global 2008.

Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi boleh dikatakan “mentok” sedangkan  kerjasama ekonomi multilateral telah mencapai titik balik krusial. Sementara ini momentum pemulihan ekonomi global belum terlihat tanda-tandanya. Disisi lain, berdasarkan data World Bank, jumlah penduduk miskin dunia pada 2015 diestimasikan berjumlah 702 juta atau sekitar 9,6% dari total penduduk dunia. Hitungan baru tersebut dibuat oleh Lembaga keuangan global dengan standar penghitungan orang miskin berdasarkan pendapatan USD1,25 menjadi USD1,9 per hari.

Menarik untuk dicermati, bahwa dalam agenda pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDG), perang mengentaskan kemiskinan menjadi tujuan globalisasi yang pertama. Menariknya lagi, ada transformasi definisi kemiskinan dalam kesepakatan global ini.

Berdasarkan Millennium Development Goal (MDG), kemiskinan didefinisikan lebih luas, yakni dalam segala bentuk atau dimensinya. Sehingga seluruh negara dipaksa berkomitmen untuk mengurangi paling tidak separuh proporsi orang miskin, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tergolong miskin multidimensi berdasarkan definisinya di setiap negara pada 2030. Indonesia telah ikut menandatangani komitmen bersama ini dan akan melaporkan pencapaiannya setiap tahun.

Dengan situasi pertumbuhan ekonomi global yang begitu suram, ditambah berbagai tantangannya terutama pengentasan kemiskinan, kini mau tidak mau semua mata tertuju pada forum KTT G20 Hangzhou pada 4-5 September 2016. KTT G20 menjadi penting karena forum ini menghimpun 2/3 penduduk dunia yang menguasai 80% transaksi perdagangan internasional dengan nilai output 90% PDB global. Sehingga dunia pun menunggu apa yang akan dihasilkan dari KTT G20 Hangzhou ini. Terutama setelah melahirkan dua lembaga internasional baru yakni, Bank Infrastruktur Asia atau AIIB dan Bank Pembangunan Baru (NDB).

Memprediksi pertemuan KTT G20 Hangzhou, bila mengikuti hasil-hasil pertemuan G20 sebelumnya, maka China tampaknya akan menjadi lokomotif “kapitalisme baru” melalui proyek The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road sebagaimana pidato Presiden Xi Jinping di Gedung DPR RI pada 2013 lalu yang dengan bersemangat mengungkapkan bahwa Cina berencana akan membangun koridor Jalur Sutra Maritim Abad 21 yang menghubungkan daratan dan perairan yang membentang dari Cina sampai ke jantung Eropa, yang melewati lebih dari 60 negara dalam koridor jaringan perdagangan dan transportasi yang terintegrasi. China berkeyakinan bahwa dalam era globalisasi tidak ada satu negara pun yang bisa tumbuh sendirian. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan, investasi Cina ke luar negeri akan mencapai US$1,25 triliun. Sebagai perbandingan, inisiatif Marshall Plan Amerika untuk membangun ekonomi Eropa pasca-Perang Dunia II tidak lebih dari US$130 miliar.

Bila Prakarsa Cina membangun bersama “Kawasan Ekonomi Jalur Sutra” dan “Jalur Sutra Laut Abad 21” atau di singkat sebagai “Satu Kawasan” dan “Satu Jalur” (One Belt One Road) disepakati maka Proyek ini akan melibatkan sekitar 4,4 milyar penduduk dengan agregat ekonomi sekitar US$ 21 trilyun di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, Timur Tengah, sebagian Afrika, dan Eropa.

Mantan Direktur Operasional Bank Dunia, Sri Mulyani memaparkan bahwa globalisasi bisa memberikan peluang untuk menciptakan kemajuan perekonomian di seluruh negara di dunia. “Negara-negara yang sukses mengentaskan kemiskinan dan mencapai kemakmuran adalah mereka yang mampu memanfaatkan globalisasi, serta membangun ketahanan dan menjaga diri dari gejolak globalisasi.”

Mungkin benar bahwa zaman baru yang bernama globalisasi ini akan menghancurkan siapa pun yang tidak mampu menahannya. Namun realitas aktual juga mengatakan negara mana pun yang memilih berada di luar globalisasi dapat dipastikan akan tertinggal, terkucilkan, miskin, dan kehilangan kesempatan untuk maju dan menjadi besar. (Agus Setiawan)

 

Komentar